| “Mendorong Pemerintahan Daerah Menerapkan Konsep Reinventing Government” (Dengan membaca bagian pendahuluan ini diharapkan dapat memberikan inspirasi kepada masyarakat dan pemerintahan daerah tentang perlunya memperbaiki kinerja birokrasi / Heri Hermawan – Forum PPMS) Ciri paling menonjol dari birokrasi adalah pemerintahan daerah yang bersifat tradisional-monopolistik. Birokrasi dapat digambarkan sebagai sistem yang dirancang orang jenius tapi untuk dijalankan (maaf-red) orang tolol. Ungkapan ini mungkin sedikit kasar, tapi mengandung kebenaran . Dalam jiwa mesin birokrasi kita tersembunyi sebuah keajaiban kontrol. Pegawai adalah sekrup dalam mesin birokrasi yang bergerak (Max Weber-red). Pekerjaan mereka dipecah menjadi berbagai fungsi dan diuraikan dengan sangat rinci. Para atasan berfikir bahwa para pegawai dapat menjalankan tugas yang dibebankan kepada mereka. Aturan dan prosedur dianggap menentukan perilaku, para pengawas pun memeriksa pemenuhan tugas tersebut. "Birokrasi dapat digambarkan sebagai sistem yang dirancang orang jenius tapi untuk dijalankan (maaf-red) orang tolol" Akan tetapi kenyataannya model ini ternyata belum bisa melayani masyarakat dengan baik. Bahkan jauh dari harapan. Saat ini birokrasi tradisional-monopolistik seperti itu harusnya sudah diubah, masyarakat tentu saja sangat meratapi kegagalan mesin birokrasi ini. Bahkan masyarakat mulai memusuhi dan sinis kepada birokrasi. Ada keyakinan yang meluas bahwa birokrasi hanya melayani dirinya sendiri, tidak efisien dan sama sekali tidak efektif. Para politisi lokal juga sebenarnya memahami hal ini, mereka tahu bahwa birokrasi tidak berjalan, hanya saja mereka tidak tahu dengan apa dan bagaimana memperbaikinya ? Dan banyak pula mereka yang berada dalam lingkaran birokrasi (bekerja di pemerintahan-red) mengetahui bahwa mesinnya tidak berjalan namun tidak dapat berbuat apa-apa. Tak ada yang menjengkelkan selain mimpi buruk birokrasi dan mereka terperangkap di dalamnya. Tentunya, ke depan apabila masyarakat menginginkan perubahan perlu dilakukan pembaruan dan perbaikan serta inovasi sistem dan organisasi pemerintah daerah (birokrasi-red) secara kontinyu. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan konsep Reinventing Government. Reinventing Government menyajikan definisi yang jelas tentang apa yang kita maksud dengan pembaruan. Pembaruan adalah transpormasi sistem dan organisasi pemerintahan secara fundamental guna menciptakan peningkatan dramatis dalam efektivitas, efisiensi dan kemampuan melakukan inovasi. Transpormasi ini dapat dicapai dengan mengubah tujuan, sistem insentif, pertanggungjawaban, struktur (pembagian-red) kekuasaan dan budaya organisasi pemerintah. Pembaruan adalah pergantian sistem yang birokratis menjadi sistem yang bersifat wirausaha. Pembaruan juga dilakukan dengan menciptakan organisasi sistem pemerintah yang terus-menerus berinovasi, memperbaiki kualitas dan mempunyai dorongan dalam diri untuk melakukan perbaikan (sistem pembaruan diri) Menurut Reinventing Government, Pembaruan adalah : 1. Bukan perubahan dalam sistem politik; 2. Bukan berarti re-organisasi; 3. Bukan merupakan sebuah kajian efisiensi; 4. Tidak sinonim dengan perampingan SOTK pemerintah daerah; 5. Tidak sinonim dengan privatisasi; 6. Tidak Sinonim dengan manajemen mutu terpadu. Sistem pemerintahan yang bersifat wirausaha tentunya akan mengundang banyak pertanyaan karena ada banyak perbedaan antara bisnis dengan pemerintahan. Melakukan perubahan dalam organisasi pemerintah memerlukan banyak upaya politik, misalnya karena organisasi pemerintah hidup dalam lautan politik sementara bisnis hidup dalam lautan mekanisme pasar . Perbedaan yang paling mencolok adalah bahwa tujuan organisasi bisnis mencari laba semata sementara tujuan pemerintahan adalah pelayanan? Maka literatur manajemen bisnis adalah memusatkan pada perubahan organisasi bukan pada sisten tempat organisasi itu berada. Ahli manajemen menyerahkan bidang ini pada para ahli ekonomi.Dalam pemerintahan, kebanyakan organisasinya berada dalam sistem yang tidak berfungsi dengan baik. Banyak organisasi pemerintahan yang mempunyai misi ganda (bertentangan), tidak menghadapi persaingan langsung, tidak terkena dampak langsung dari kinerjanya sendiri, tidak mempunyai bottom-line yang jelas dan sama sekali TIDAK dipertanggungjawabkan kepada para pelanggan (masyarakatnya). Realitas seperti inilah yang menjadi gaya birokrasi selama ini, khususnya di kabupaten Sukabumi, misalnya sehingga sulit untuk membangun organisasi yang bersifat wira-usaha apabila realitasnya tidak diubah terlebih dahulu. Oleh karena pendongkrak strategis terpenting dalam sektor pemerintahan terletak dalam sistem yang lebih besar, bukan pada organisasinya. Wirausahawan negara harus mengubah sistem pendidikan, sistem kesejahteraan, sistem desentralisasi, sistem anggaran, sistem regulasi, sistem kepegawaian dan sebagainya. Disini, teori manajemen bisnis bisa sedikit membantu (bersambung) |
(ditulis pada awal April 2005, dari berbagai sumber dan pengamatan oleh Heri Hermawan)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar