from magic consciousness to critical consciousness and transformative consiousness

Pustaka Teori Perencanaan - Pengantar

2011-07-28T00:50:00.000-07:00

Dalam pustaka tentang teori perencanaan, sepanjang sejarah pemikiran perencanaan terdapat beberapa tipe perencanaan, antara lain: (1) perencanaan induk (master planning); (2) perencanaan komprehensif/ menyeluruh (comprehensive planning); (3) perencanaan inkremental (incremental planning); (4) perencanaan advokasi (advocacy planning); (5) perencanaan strategis (strategic planning); dan (6) perencanaan adil/ ekuiti (equity planning).

Tipe perencanaan tersebut memiliki perbedaan-perbedaan yang mendasar saja, Sebagian besar bahasan perbedaan-perbedaan tersebut dapat dilihat dalam buku Readings in Planning Theory (Campbell dan Fainstein, 1996: Part III, hal. 259-362).

Dalam sejarah perencanaan wilayah, pada awalnya kota dilihat secara fisik dan pada saat itu tipe perencanaan induk (master planning) banyak dipakai. Tipe perencanaan ini berasal dari bidang arsitektur; jadi memang lebih bersifat perencanaan fisik bangunan.

Pada saat kehidupan mulai lebih kompleks, kota tidak hanya dilihat secara fisik tapi juga dari aspek-aspek lain, dan hal ini mendorong timbulnya tipe perencanaan komprehensif (menyeluruh). Tipe ini berusaha mengatasi setiap persoalan yang datang dari seluruh aspek kehidupan kota. Setelah beberapa dekade, banyak kritik dilontarkan ke tipe ini bahwa cakupan perencanaan komperehensif terlalu luas dan tidak mungkin tercapai, sedangkan banyak keterbatasan yang menjadi kendala dalam mengatasi seluruh permasalahan.

Tipe perencanaan strategis menyarankan untuk mengatasi hanya beberapa permasalahan yang utama (yang strategis) saja, karena ketersediaan sumberdaya untuk mengatasi permasalahan juga terbatas.

Keuntungan menggunakan tipe perancanaan strategis yaitu kita dapat melakukan, antara lain (Gordon, 1993: 3-6) :

1) Antisipasi terhadap masa depan, terutama terhadap peluang dan permasalahan strategis. Bila jauh hari, kemungkinan permasalahan dapat diantisipasi sebelum benarbenar terjadi, maka permasalahan tersebut dapat diminimalkan dan dampaknya dapat dikendalikan. Bila peluang tidak diantisipasi, maka kita akan kehilangan kesempatan dan mungkin problema muncul karenanya.

2) Evaluasi diri. Dengan perencanaan strategis, kita semua dapat bekerja bersama untuk mengevaluasi diri, terutama tentang kekuatan dan kelemahan yang kita miliki. Kesadaran akan kekuatan dan kelemahan diri akan membuat kita lebih realistis dalam merencanakan masa depan kita.

3) Perumusan tujuan bersama melalui consensus. Dengan perencanaan strategis yang menggarisbawahi pembangunan konsensus antar stakeholders maka dapat dirumuskan ke arah mana kita akan menuju dan dengan cara apa yang terbaik untuk sampai ke tujuan tersebut. Dalam pembangunan konsensus ini tentunya ada negoisiasi untuk "memberi-dan-menerima". Adalah lebih baik terjadi konflik selama proses (sehingga dapat dicari kesepakatan) daripada konflik setelah proses perencanaan selesai dan rencana telah disahkan untuk diimplementasikan. Catatan: stakeholders diartikan sebagai semua orang/pihak yang berkepentingan langsung dengan kita (organisasi kita).

4) Alokasi sumberdaya. Perencanaan strategis mengalokasikan sumberdaya dengan menetapkan prioritas dalam perumusan strategi, terutama sumberdaya manusia dan prasarana. Alokasi sumberdaya dilakukan antar bidang layanan perkotaan yang saling berkompetisi dalam meningkatkan kualitas layanan.

5) Pemantapan tolok banding (benchmarks), yang berupa rumusan tujuan dan sasaran. Hasil implementasi atau tindakan dibandingkan dengan tolok banding keberhasilan. Dengan menilai kinerja akan dapat ditarik "pelajaran" dari pengalaman dan masukan balik diperlukan untuk meningkatkan kualitas rencana strategis dalam hal proses maupun produknya.

Cara berpikir yang hampir serupa dilontarkan oleh tipe perencanaan inkrimental, yaitu untuk mengatasi sebagian permasalahan saja (tidak perlu seluruhnya). Hanya saja perencanaan inkrimental tidak mengharuskan bagian demi bagian yang diatasi perlu mempunyai konsistensi dan kesinambungan, karena tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi (yang mungkin berbeda dari waktu ke waktu).

Keempat tipe perencanaan di atas (perencanaan induk, komprehensif, strategis, dan inkremental) menghasilkan satu rencana yang bersifat publik untuk satu wilayah . Produk perencanaan berupa (hanya) satu rencana yang disepakati oleh publik.

Hal ini dipandang tidak mungkin oleh tipe perencanaan advokasi, karena itu tipe ini mengusulkan adanya banyak rencana yang mewakili banyak kepentingan (terutama kepentingan yang tidak diuntungkan oleh cara pengambilan keputusan publik yang ada saat itu).

Kritik terhadap ketidakadilan dalam proses perencanaan juga dilontarkan oleh tipe perencanaan ekuiti. Tipe ini memperjuangkan kepentingan masyarakat miskin dan arus bawah agar dapat masuk ke dalam proses perencanaan (tidak peduli ada satu atau beberapa rencana).

PANDUAN DATA ENTRY PENILAIAN RESIKO KESEHATAN LINGKUNGAN 2011.

2011-07-27T19:41:00.000-07:00

I. Pendahuluan

Panduan data entry ini dipakai oleh Staf Data Entry sebagai rujukan untuk memasukkan data pada kuesioner PENILAIAN RESIKO KESEHATAN LINGKUNGAN 2011 yang telah dikumpulkan oleh enumerator. Program data entry ini di kembangkan dengan menggunakan software Epi Info Versi 6,04.

II. Aturan Umum Data Entry

1. Pastikan bahwa setiap kuesioner yang akan di entry adalah kuesioner yang sudah diperiksa dan di tanda tangani oleh team di lapangan (Pewawancara, Supervisor dan Korodinator lapangan)

2. Data entry hanya mengisi angka-angka atau kode jawaban yang tetulis pada kolom kode jawaban yang ada di kolom sebelah kanan kuesioner.

3. Pengisian tanggal dengan format hari-bulan-tahun(dd-mm-yyyy). Contoh pada tanggal wawancara adalah 18 February 11 maka Data entry harus memasukkan dengan angka 18-02-2011.

4. Pengisian nomor kuesioner (Id Responden) harus lengkap duabelas digit, yaitu 2 digit pertama untuk kode Propinsi, 4 digit kedua untuk kode kabupaten, 2 digit ketiga untuk kode kecamatan, 2 digit keempat untuk kode desa/kelurahan, 1 digit kelima untuk kode kluster dan 3 digit terakhir untuk nomor urut responden. Contoh : Propinsi Jawa Barat (kode: 32), Kabupaten/Kota Cimahi (kode: 3277), Kecamatan: Gandus (kode: 01), Kelurahan: Gandus (kode: 01), Kluster: 1 dan nomor urut responden: 012 maka cara pengisiannya adalah : 327701011012.

III. Pengenalan singkat Software EHRA 2011

Untuk mengaktifkan program EHRA lakukan langkah-langkah berikut:

1. Copy kan program EHRA ke DRIVE: C (EHRA.ZIP), kemudian klik kanan pilih Extract here seperti gambar berikut:

Selanjutnya pada drive C akan muncul folder C:\EHRA

2. Untuk mempermudah proses data entry buatlah shortcut sbb: dari folde C:\EHRA pilih dan klik kanan EHRA.EXE (Application) selanjutnya pilih send to dan klik desk top (create short cut).

3. Kemudian double klik icon EHRA 2011 pada desktop maka akan tampil menu utama dari software EHRA 2011 yang terdiri dari 3 sub menu yaitu ENTRY, BACKUP dan EpiInfo. Sebegaimana berikut ini:

4. Menu Entry adalah untuk Entry data kuesioner EHRA 2011

5. BACKUP. Berfungsi untuk menyimpan semua data yang telah di entry.

6. Epi Info. Software ini dikembangkan dengan menggunakan Program Epi Info yang masih berbasis DOS. Menu ini terdiri dari:

EPED : Sarana yang disediakan oleh Epi Info untuk membuat perintah-perintah dalam pemrogaman, hampir mirip dengan word procesor.

ENTERXR: Sarana untuk membuat template data entry yang sebelumnya sudah dibuat dengan menggunakan menu EPED.

About Us : Anda dapat menghubungi alamat berikut ini.

Quit : Keluar dari program EHRA.

IV. Panduan Data Entry.

Sebelum melakukan data entry pastikan bahwa kuesioner sudah ada tanda tangan dari Teman Pewawancara, Asisten korlap dan Korlap. Apabila semuanya sudah terpenuhi lakukan langkah-langkah berikut:

dari menu utama EHRA 2011 pilih menu ENTRY. Lalu Enter, selanjutnya akan tampil template data entry seperti berikut:

Gambar 2.

1. pada tahapan ini ada beberapa hal yang perlu di perhatikan:

a. Pada saat ini kursor sedang aktif pada ”ID1. Propinsi” maka pada pojok kiri baris kedua dari bawah akan muncul ”ID1 : All Entries allowed” ID1 adalah nama variabelnya sedangkan All entries allowed adalah anda bisa memasukkan apa saja pada variabel ini (karakter maupun numerik) karena bersifat terbuka.

b. Dipojok sebelah kanan baris paling bawah adalah menunjukan posisi rekord terakhir yang sedang aktif.

c. Selanjutnya masukkan data sesuai yang tertulis pada kueioner.

2. Pilihan jawaban (F9), adalah batasan minimal dan maksimal yang bisa di masukkan, misalnya saat ini kursor anda berada pada pertanyaan ”ID5. Kluster Desa/Kelurahan” perhatikan baris kedua dipojok kiri bawah ”ID51: Valid value 0,1,2,3,4,5,6” ID5 adalah nama variabel yang saat ini sedang aktif, Valid value adalah angka-angka yang hanya bisa dimasukkan yaitu mulai dari 0 sampai 6, jika anda ingin mengetahui kode jawaban 1 sampai 3 itu apa saja maka tekan tombol fungsi F9. selanjutnya akan tampil menu pilihan seperti berikut ”Legal value;0,1,2,3,4,5,6.” pilihlah sesuai dengan jawaban pada kuesioner lalu tekan enter.

3. Apabila anda telah memasukkan semua data yang ada pada kuesioner maka pada pojok kiri bawah akan muncul “Write data to disk (Y/N/)?” Jika anda merasa yakin sudah selesai maka tekan ”Y”, maka data akan tersimpan dan kursor akan kembali pertanyaan awal (poin 2.a) dan rekord pada pojok bawah sebelah kanan akan bertambah 1 rekord. Sebaliknya anda merasa masih ada yang perlu diperbaiki/edit maka tekan ”N atau tombol fungsi ” maka kursor akan kembali pada pertanyaan awal di rekord yang sama.

4. Apabila anda sudah selesai dan akan keluar dari template ini, tekan tombol fungsi F10. Maka akan kembali ke menu utama EHRA 2011.

5. Editing. Apabila ada kuesioner yang harus dilakukan editing ulang.

a. Aktifkan menu Entry EHRA 2011. Sebagaimana seperti gambar 2, lalu tekan tombol dan F secara bersama, maka pada baris paling bawah akan muncul seperti berikut: ”FIND: F2-Rec# F3-lst F4-Next SF4- Browse F7-Rec¬ F8- Rec® Rec= ”

b. Untuk mencari record tekan tombol fungsi F2 lalu masukkan rekord keberapa yang akan anda edit pada pojok sebelah kanan.

c. Tombol F3 anda akan ke rekord awal/pertama

d. Tombol F4 anda akan ke rekord terakhir yang sudah terisi

e. Tombol F7 anda akan menuju satu rekord sebelumnya

f. Tombol F8 anda akan menuju satu rekord berikutnya.

g. Tombol dan N anda akan menuju rekord baru yang akan di masukkan datanya

Selanjutnya lakukanlah editing sesuai dengan kuesioner yang telah di edit kemudian apabila telah selesai editing ikuti point 4.

6. BACKUP. Setiap kali anda selesai melakukan data Entry maka data tersebut harus di simpan. Untuk itu pilih menu BACKUP lalu tekan ENTER selanjutnya akan muncul pesan ”Pastikan bahwa and akan BACKUP data?” pilih ok dan ENTER, maka semua data yang sudah anda entry akan tersimpan di dalam direktory: C\EHRA\BACKUP.

7. Apabila anda sudah selesai dan keluar dari menu utama tekan F10.

V. Tranfer data EpiInfo ke dalam format SPSS.

Apabila semua data sudah selesai di entry, maka tahap berikutnya adalah mentransfer data dari format EpiInfo (EHRA.REC) ke dalam format SPSS (EHRA.SAV). Untuk keperluan hal tersebut copy kan program Stat Tranfer versi 7 ke Drive C. Selanjutnya buatlah short cut Stat Transfer sebagaimana ketika membuat short cut untuk EHRA diatas. Berikut langka-langkah mentransfer data dengan Stat Tranfer Versi 7.

1. Double klik icon St32w

2. Kemudian akan tampil menu berikut:

3. Pada kotak Input File Type: klik tombol panah bawah pilihlah Epi Info

4. Pada kotak File Specification : klik Browse lalu pilih folde C:\EHRA\BACKUP untuk data entry pertama dan double klik EHRA.REC

5. Maka pada kotak File Specification akan berisi sbb: C:\ehra\backup\ehra.rec

6. Selanjutnya pada kotak Output File Type: klik tombol panah bawah pilihlah SPSS for windows

7. Maka pada kotak File Specification secara otomatis akan menampilkan: C:\ehra\backup\ehra.sav

8. Lalu klik Tranfer bila sudah selesai klik Exit untuk keluar dari program Stat Transfer.

9. Lakukanlah hal yang sama untuk backup data entry yang kedua (BACKUP 1) dan seterusnya (BACKUP 2, BACKUP 3 dan BACKUP 4).

(sumber : Tim EHRA USDP dan PIU AE Kemenkes)

KEKUATAN GAIB FASILITATOR

2009-10-20T22:49:00.000-07:00

Kompetensi: berlaku kompeten, kemampuan.

Riset dan pelatihan ICA selama 30 tahun telah melahirkan banyak konsultan-fasilitator di seluruh dunia. Mereka ini sangat menguasai dan mempraktekan langsung seni dan pengetahuan tentang fasilitasi kelompok yang dinamis dan praktis. Di beberapa negara, para praktisi tersebut telah bertahun-tahun melakukan fasilitasi konsultasi masyarakat untuk membantu organisasi, lembaga/dinas pemerintahan bahkan terkadang perusahaan besar secara bersama-sama memecahkan persoalan yang mungkin telah berakar selama beberapa generasi. Para fasilitator ini kemudian memberikan pelatihan kepada orang lain mengenai seni dan pengetahuan tentang partisipasi. Sebagian dari lulusannya dan perancang pelatihan di ICA kemudian bergabung dengan perwakilan dari para konsultan setempat untuk merancang organisasi baru: International Association of Facilitators (IAF). Salah satu agenda IAF adalah pernyataan tentang kompetensi khusus (spesifik) yang diperlukan dalam fasilitasi yang partisipatif. Sejauh ini para anggota telah mencatat beberapa kompetensi yang mereka identifikasi berdasarkan pelatihan dan pengalaman mereka sendiri. Kelompok fasilitator di lokasi yang berbeda menghasilkan daftar keterampilan yang berbeda, dan daftar tersebut kemudian dilebur dengan daftar keterampilan tradisional fasilitasi. Hasil akhirnya adalah pernyataan mengenai multi-keterampilan yang dibutuhkan oleh seorang fasilitator. Ini akan menjadikan dasar bagi ICA maupun IAF untuk mengevaluasi seorang calon fasilitator dalam prosesnya menjadi pakar dalam bidang fasilitasi. Dari sekumpulan data yang ada, mulai bisa terlihat gambaran besarnya, dan gambaran ini lebih bermakna dari sekedar daftar ”apa yang harus dapat dilakukan” oleh seorang fasilitator. Yang kemudian muncul dari proses awal tersebut adalah resep untuk menciptakan partisipasi budaya, bentuk hadirnya bidang studi baru, sebuah paradigma bagi hubungan manusia-dengan-manusia dan mungkin sebagaimana yang dikatakan oleh seorang penganutnya, ”pelatihan yang dibutuhkan oleh para politisi yang baru terpilih sebelum mereka bertugas”. Untuk informasi keanggotaan International Association of Facilitators, silahkan hubungi Sherwood Shankland, IAF Membership Task Force, 4910 Briar Street, Fairfax, Virginia 22032 USA.

Kompetensi 1: Menguasai Metode

Fasilitator efektif dalam menggunakan metode-metode inti.

Seorang fasilitator kompeten dalam merancang dan memandu proses dan kegiatan kelompok kecil atau yang lebih besar: percakapan atau diskusi, pertemuan, lokakarya, konferensi, ulasan lingkungan, sesi perencanaan strategis, atau program konsultasi makro. Dibalik semua itu diperlukan pengenalan penuh proses untuk menyusun dan mengurutkan pertanyaan yang mengantarkan kelompok mulai dari pertanyaan yang hanya menyentuh permukaan sampai ke kedalaman topik bersangkutan. Diperlukan kemampuan untuk membedakan proses dari isi, serta ketajaman untuk memutuskan metode mana yang paling tepat bagi kebutuhan klien. Lebih dari sekedar mengetahui tahapan dalam sebuah metode, fasilitator juga harus memiliki pemahaman yang dalam mengenai kerangka dasar fasilitasi, dimana pemahaman tersebut akan dapat membedakan antara tehnik semata dengan metode yang mendasarinya. Sebagai hasilnya, fasilitator akan bisa bersikap fleksibel dalam menghadapi kemungkinan yang ada.

Kompetensi 2: Mampu memberikan apa yang diminta

Fasilitator secara cermat memelihara hubungan dengan klien dan melakukan persiapan secara menyeluruh

Seorang fasilitator sebaiknya mampu memahami organisasi kliennya. Hal ini termasuk memahami bagaimana menyusun program yang sesuai dengan situasi klien, dan bagaimana cara mendapatkan kontrak dan menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak. Ini juga berarti keberanian mengatakan ”tidak” jika merasa bahwa fasilitasi bukan merupakan solusi yang tepat atau fasilitasi tidak akan berhasil. Arti lain adalah mempersiapkan semua aspek menyangkut sebuah program jauh-jauh hari. Yang teramat penting adalah memberikan penjelasan sejelas-jelasnya mengenai tujuan spesifik dari kegiatan – baik tujuan rasional maupun pengalaman – dan merancang komponen kegiatan untuk merealisasikan tujuan tersebut. Yang perlu diperhatikan adalah pengalokasian waktu yang tepat untuk setiap bagian program, penyusunan pertanyaan kunci yang akan dibahas oleh kelompok, secara seksama mempelajari situasi dan kebutuhan klien, serta secara seksama memilih ruangan/tempat yang strategis untuk acara tersebut.

Kompetensi 3: Sebagai petugas kebersihan sekaligus pengatur irama

Seorang fasilitator menggunakan waktu dan tempat secara tepat

Pemilihan tempat yang bagus saja tidaklah cukup bagi penyelenggaraan suatu kegiatan. Fasilitator harus tahu bagaimana bisa menciptakan suasana yang mendukung kegiatan. Jika tidak ada penjaga yang membersihkan ruangan, maka fasilitatorlah yang harus membersihkannya, dan terkadang pada saat istirahat tetap menjaga kebersihan ruangan untuk memastikan suasana ruangan tetap mendukung kegiatan. Sangatlah penting untuk mengetahui cara pengaturan ruang yang terbaik sehingga mendukung proses serta kegiatan kelompok. Hal ini berarti memeriksa ruangan sebelum acara dan memastikan tersedianya dinding yang bisa menampung data dan grafik. Ini berarti juga mengatur meja dan kursi agar komunikasi bisa berjalan baik dan terciptanya partisipasi langsung yang maksimal. Arti lainnya adalah mahir menyesuaikan dekorasi yang ada untuk diselaraskan dengan suasana kegiatan dan memperlancar komunikasi.

Fasilitator juga harus berfungsi sebagai pengatur irama bagi kelompok; merasakan ritme seperti apa yang paling disukai pada waktu-waktu mana; menyesuaikan kecepatan kegiatan untuk memanfaatkan ”energi” kelompok; membagi waktu yang tersedia untuk menyelesaikan pekerjaan sekaligus menuntaskannya tepat waktu. Fasilitator harus tahu cara menyela untuk meredakan ketegangan dengan melemparkan lelucon. Atau bahkan bisa menggunakan musik atau apa saja yang bisa membuat kelompok merasa santai. Terakhir, fasilitator tahu pentingnya memberikan kebebasan bagi kelompok untuk menggunakan waktu dan menyelesaikan tugas sehingga mereka dapat mengambil keputusan.

Kompetensi 4: Si Pembangkit

Seorang fasilitator mahir dalam membangkitkan partisipasi dan kreativitas.

Lebih dari sekedar metodologist, fasilitator harus juga berperan sebagai si pembangkit, berpegang pada keyakinan bahwa setiap kelompok memiliki kebijakan dan kreativitas dan dibutuhkan dalam menghadapi segala situasi. Yang diperlukan hanyalah kemampuan untuk membangkitkan iklim partisipasi. Fasilitator tahu cara membangkitkan kebijakan yang tersembunyi dalam kelompok melalui katalisasi partisipasi setiap orang dan mengajak kelompok bertanggunggungjawab atas keputusannya sendiri. Kemampuan menciptakan iklim yang kondusif bagi kelompok untuk berpatisipasi dan berkreasi membutuhkan keahlian fasilitator, terutama untuk bisa membangkitkan kebijakan kelompok. Disinilah kekuatan gaib fasilitator sangat dibutuhkan. Ketrampilan khusus yang diperlukan adalah dalam penyusunan konteks yang mampu mengumpulkan dan memfokuskan pandangan-pandangan kelompok menuju topik yang spesifik dan pertanyaan kunci.

Fasilitator sebaiknya mampu mendapatkan respon terbaik kelompok dengan mengajak kelompok berimajinasi, mendorong kelompok untuk memberikan respon yang berani bahkan liar. Sebagian peserta akan butuh waktu untuk menuliskan jawabannya, begitu juga bagi sebagian yang agak lambat berpikir sehingga mereka punya waktu untuk menyusun pendapatnya. Fasilitator harus bisa mendapatkan semua data kelompok melalui curah pendapat. Memaksimalkan partisipasi merupakan intisarinya. Pemimpin akan melibatkan seluruh anggota kelompok; mencari cara untuk mengundang mereka yang diam agar terlibat dan mendorong setiap orang untuk berperan aktif dalam mengorganisasikan data yang terkumpul menjadi sesuatu yang bermakna dan bernama.

Kompetesin 5: Menegaskan Kembali

Seorang fasilitator bersikap menghargai kelompok dan mendukung kebijakan kelompok.

Kemampuan menyelaraskan keragaman pendapat dalam kelompok lebih merupakan sebuah bakat daripada keterampilan, dan lebih daripada apa yang diperlukan dalam sekedar mencari kesepakatan. Yang diperlukan tidak hanya metodologi, tapi juga pemahaman dasar mengenai kehidupan dan kebijakan mutlak serta kebesaran setiap manusia. Hal ini memerlukan sikap mental yang kokoh, selalu berpikiran positif terhadap suatu situasi, dan terbiasa untuk memberikan jawaban ”ya” terlebih dahulu sebelum menjawab ”tidak”.

Seorang fasilitator tahu bahwa sebuah metode akan berhasil jika menonjolkan kebijakan masing-masing individunya, menghargai data/ pendapat yang terkumpul dari kelompok dan mengakui keberhasilan penyelesaian kerja kelompok. Ini bukan sekedar prinsip yang bersifat abstrak. Dalam prakteknya, ini memerlukan kemampuan dan kesiapan untuk mendengarkan secara cermat ucapan-ucapan peserta, untuk menerima kebisuan dengan penuh pengertian, untuk menjaga kontak mata dengan pembicara, serta untuk mencatat pendapat/pandangan individu secara harfiah. Hal tersebut juga memerlukan kemauan untuk fokus pada apa yang diucapkan oleh individu, bukan pada apa yang akan diucapkan oleh fasilitator. Sisi lain dari menghargai seorang peserta adalah kesiapan untuk menggali kejelasan jawaban sehingga pendapat/pandangan sebenarnya dari peserta dapat terungkap.

Kompetensi 6: Berada dalam posisi netral

Seorang fasilitator harus mampu menjaga obyektifitasnya.

Peran utama dari seorang fasilitator adalah untuk memberikan obyektifitas pada proses kelompok. Sementara di satu sisi peran fasilitator lebih seperti seorang konduktor orkestra yang ingin menghasillkan musik kelas dunia, sisi lainnya lebih mirip wasit yang tidak memihak yang sadar akan pentingnya memelihara sikap netral terhadap apa yang akan dihasilkan oleh kelompok. Seorang fasilitator akan mengenyampingkan pendapat pribadinya atas pendapat kelompok, bersikap hati-hati untuk tidak memberikan reaksi negatif terhadap pendapat orang lain, serta menjaga untuk tidak terpengaruh dengan data yang dihasilkan kelompok. Sikap netral ini mencakup kemampuan untuk meredam kritik, kemarahan dan frustasi dengan sikap tidak menantang jika energi kelompok dirasakan memuncak.

Kompetensi 7: Sebagai Antena

Seorang fasilitator terampil dalam membaca dinamisasi yang terdapat dalam kelompok

Seorang fasilitator terlatih untuk merasakan dinamisasi dalam kelompok. Secara khusus, fasilitator ahli dalam menerjemahkan kebisuan kelompok, mengidentifikasi tujuan-tujuan dan agenda tersembunyi individu, dan tidak hanya mampu merasakan keraguan kelompok untuk hal-hal tertentu tapi juga mampu mengambil langkah untuk menjernihkannya. Cekatan dalam mengambil petunjuk-petunjuk verbal, seorang fasilitator mendengarkan dengan ”telinga ketiga” untuk memahami arti dibalik ucapan seorang peserta. Dari sisi aktif, fasilitator fasih dalam mendorong data frasa yang terdengar negatif hingga muncul maksud yang mendasarinya serta mengubah jawaban yang tidak jelas hingga terkuak maksud yang sebenarnya.

Kompetensi 8: Pemain Orkestra

Seorang fasilitator mengorkestrakan pertunjukan drama

Yang terpenting dalam pelibatan komitmen kelompok pada proses adalah dengan membangun hubungan yang harmonis dengan peserta. Fasilitator membangun hubungan tersebut sejak awal, menciptakan ”icebreaker” yang membuat kelompok merasa santai. Dan kemudian, ketika kelompok mengalami naik turunnya suasana hati, fasilitator berinisiatif untuk merubah waktu dan suasana hati secara sadar agar hasil tercapai, tahu kapan harus menceritakan pengalaman pribadi agar kelompok menjadi santai, dan bijaksana dalam menggunakan humor sebagai pencair suasana. Selain bakat-bakat tersebut, fasilitator juga harus sensitif untuk tahu kapan kelompok perlu istirahat, kapan irama pelatihan/diskusi perlu diubah, kapan sebuah proses mencapai titik kritisnya sehingga perlu penjelasan, kapan kelompok perlu berusaha keras - jika perlu - untuk mencapai terobosan baru.

Kompetensi 9: Fungsi Pelancar

Seorang fasilitator menghilangkan hambatan proses

Seorang fasilitator tahu cara-cara kreatif untuk menghilangkan hambatan dalam proses. Hal tersebut membutuhkan sentuhan khusus untuk secara halus dapat meredam percakapan di luar topik. Dibutuhkan cara yang cerdik dan bijaksana untuk mencegah pendapat yang bertele-tele dan argumentasi, untuk mencegah dominasi individu tertentu, untuk menghadapi mereka yang cenderung “sulit” dihadapi dan untuk membantu menyelesaikan konflik.

Bilamana dibutuhkan, fasilitator dapat mengajukan permohonan maaf kepada publik jika memang kelompok menginginkan hal tersebut, serta melakukan apapun yang diperlukan agar proses berjalan lancar. Dalam situasi yang sulit, fasilitator harus mampu untuk membawa kembali keputusan yang sulit kepada kelompok sehingga kelompok dapat mempertanggungjawabkan proses mereka sendiri.

Kompetensi 10: Bagai Berjalan Di Atas Kawat

Seorang fasilitator cekatan dalam menyesuaikan dengan perubahan situasi

Fasilitasi itu bagaikan berjalan diatas kawat. Satu keterampilan lagi selain yang telah digambarkan didepan adalah kemampuan fasilitator untuk menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan. Fasilitator tahu cara untuk menyeimbangkan proses di satu sisi dan hasil dari proses tersebut di sisi lain; untuk setiap saat menyelaraskan kebutuhan peserta dengan tuntutan tugas keseluruhan. Hal ini didasarkan pada pemahaman yang mendasar bahwa proses untuk mendapatkan hasil adalah sama pentingnya dengan hasil itu sendiri. Jika sesuatu yang tidak diharapkan terjadi maka diperlukan kegesitan mental ditambah dengan kemampuan untuk berpikir dan mengambil keputusan dengan cepat, serta untuk menggunakan metode secara fleksibel. Dalam situasi tertentu yang tidak diharapkan, bekerja mengikuti intuisi dapat membedakan antara keberhasilan dan kegagalan.

Kompetensi 11: Tanggungjawab yang besar

Seorang fasilitator bertanggungjawab atas perjalanan kelompok

Memfasilitasi sebuah proses bagi sebuah organisasi bagaikan mempersiapkan sekantung penuh cara untuk menyibukkan peserta selama satu atau dua hari. Fasilitator sebaiknya cukup matang untuk mengemban tanggungjawab, tidak hanya untuk proses namun juga untuk keseluruhan tugas peserta dan hasil dari kegiatan tersebut. Hal ini mencakup kesediaan untuk menerima beban berat dalam mempertanggungjawabkan setiap aspek program, mampu menggunakan ambiguitas dengan memanfaatkan kecerdasan seseorang untuk mengambil keputusan nyata dan menerima konsekuensi dari keputusan tersebut. Ini memerlukan disiplin diri yang kuat dan dasar agama yang juga kuat.

Kompetensi 12: Bentuk fisik laporan

Seorang fasilitator mampu menyusun dokumentasi yang baik

Hasil kerja kelompok yang baik – dalam bentuk catatan dokumentasi pandangan kelompok – adalah dasar dari fasilitasi. Dengan bantuan petugas dokumentasi yang ditunjuk untuk memasukkan data dan keputusan kelompok sekaligus merekam proses, para peserta dapat memperoleh salinan produk sebelum mereka pulang. Yang diperlukan adalah kemampuan untuk dapat mencatat semua data yang dihasilkan kelompok dan keterampilan menggunakan program komputer, mesin tik dan mesin foto copy untuk menghasilkan data-data akhir dan dokumen.

Menyusun laporan verbal yang baik, yang merekam makna dan implikasi program dimana dalam situasi tertentu berani mempertahankan kesimpulan kelompok (khususnya keputusan yang mengundang kontroversi) bukanlah keterampilan fasilitator yang bisa dianggap enteng.

Kompetensi 13: Model Acuan Kelompok

Seorang fasilitator menunjukkan profesionalisme, percaya diri dan apa adanya.

Pembinaan citra diri yang profesional, percaya diri, dan gaya pribadi serta cara berpakaian yang baik merupakan aset penting bagi seorang fasilitator. Namun yang lebih penting lagi adalah kesediaan untuk berperan sebagai model acuan kelompok. Fasilitator menerima peran apapun yang dikehendaki kelompok sebagai citra hidup kepercayaan diri diantara tugas-tugas yang dilakukannya.

Baik saat bekerja sendirian ataupun sebagai co-fasilitator dengan beragam tim fasilitasi, seorang fasilitator bisa memilih bersikap serius, seakan menembus kedalaman teka-teki yang belum diketahui; atau bisa sebagai pembawa keceriaan, menciptakan suasana santai bagi mereka yang enggan berpartisipasi; atau bisa menjaga jarak, menyebabkan kelompok harus mewakili pandangannya sendiri; atau bisa bersikap tertutup, membagi pengalaman untuk menjelaskan situasi peserta saat ini. Dengan bersikap netral dan mampu mengalahkan keinginan pribadi, fasilitator benar-benar bebas melakukan apapun yang diperlukan oleh keadaan untuk menyingkap potensi asli individu.

Selain itu, fasilitator tetap harus berusaha memberikan pesan-pesan sebagai seorang fasilitator. Sambil turut bergembira dengan keberhasilan kelompok, fasilitator biasanya hanya berbicara berdasarkan pengalamannya dan lebih memilih diam daripada memberikan ”nasehat yang baik” namun bukan merupakan pengalaman pribadi.

Kompetensi 14: Pilar Besi Kebebasan

Fasilitator memelihara integritas pribadi

Terakhir, seorang fasilitator tahu rahasia memelihara integritas pribadi; dan tahu cara melihat kemurnian proses serta cara menghadapi penolakan, permusuhan, dan kecurigaan; tahu cara melupakan sakit hati pribadi; dan tahu cara melakukan pembaharuan diri untuk kepentingan menghadapi klien baru berikutnya.

(sumber : Technology of Participation by LGSP – USAID)

Friedrich Nietzsche: Pikiran Sakit yang Memuja Kekerasan

2009-08-15T22:15:00.000-07:00

Ada seorang pemikir abad ke-19 yang dipengaruhi oleh neo-paganisme yang menyertai Darwinisme, dan mengembangkannya, dan dengan demikian membina dasar bagi fasisme: Filosof Jerman Friedrich Nietzsche.

Nietzsche lahir di sebuah desa dekat Leipzig pada tahun 1844. Ia mengagumi kebudayaan Yunani, karena mempelajari bahasa Latin sejak usia belia. Pada tahun 1868, ia mulai belajar filsafat di kota Basel, Swiss. Nietzsche membenci agama-agama samawi, seperti Kristen, Islam dan Yahudi, dan sebaliknya mengagumi budaya pagan Yunani kuno. Di Basel ia bersahabat karib dengan Wagner, komposer paling masyhur abad itu. Wagner, yang mulai terkenal dengan Die Götterdämmerung (Senjakala Tuhan), adalah seorang rasis Jerman yang juga terkagum-kagum pada budaya pagan dan membenci agama. (Wagner selanjutnya dipandang sebagai seorang jenius kebudayaan terbesar Jerman pada masa Hitler).

Penerbit Nietzche, Peter Gast, menyebut Nietzche sebagai “salah satu anti-Kristen dan ateis yang paling sengit”. Peninggalan lain dari kebencian Nietzche terhadap agama adalah sebuah judul bukunya Anti-Christ. Dalam bukunya Thus Speak Zarathustra, ia berusaha untuk menyusun suatu sistem etika di luar agama samawi. Menurut H.F. Peters, penulis biografi Nietzsche, filsafatnya berdasarkan kepada paganisme Romawi dan Yunani dan dalam tulisan-tulisannya ia memanggil-manggil “seorang Caesar baru” untuk mengubah dunia.

Nietzsche secara khusus membenci pandangan-pandangan etika agama Kristen, Islam dan Yahudi. Menurutnya, konsep-konsep semacam cinta, kasih sayang, dan kerendahan hati, harus ditinggalkan dan digantikan dengan apa yang disebut “moralitas unggul” yang menyetujui perang dan kezaliman. Dalam Thus Spake Zarathustra, ia menulis, “Dari semua yang tertulis, aku hanya menyukai yang telah ditulis manusia dengan darahnya. Tulislah dengan darah, dan kau akan merasakan bahwa darah adalah roh.”

Nietzsche juga seorang rasis. Ia berpendapat bahwa satu golongan dari umat manusia terdiri dari übermensch (manusia-manusia super), dan bahwa golongan-golongan yang lain harus melayani dan mematuhi mereka. Lebih jauh lagi, ia mengklaim bahwa yang disebut “orang-orang super” ini akan membangun sebuah tatanan dunia yang aristokratis, sebuah teori yang dipraktikkan oleh pasukan Hitler pada awal Perang Dunia II tahun 1939.

Kedua aspek filsafat Nietzsche ini, yakni rasisme dan takzim kepada kekerasan, berhubungan dekat dengan Darwinisme. Pemikiran Nietzsche memang terpengaruh kuat oleh Darwin. Diskriminasi Darwin di antara ras-ras yang berbeda sangat sesuai dengan pandangan Nietzsche tentang “kaum superior dan inferior”. Nietzsche juga menyesuaikan kebenciannya pada agama dengan ateisme Darwin.

Dalam bukunya Darwin's Dangerous Idea, penulis Darwinis Daniel C,. Dennett menjelaskan pengaruh Darwin terhadap Nietzsche sebagai berikut: “Friedrich Nietzsche melihat… sebuah pesan yang bahkan lebih kosmik pada Darwin: … Jika Nietzsche adalah bapak eksistensialisme, maka mungkin Darwin pantas disebut sebagai kakeknya.” Dennet menjelaskan dengan sangat detail bagaimana gagasan-gagasan Darwin dan Nietzsche bergerak sejajar, dan meskipun Nietzsche tampak mengkritik Darwin dalam beberapa tulisannya, Dennet memberi banyak contoh bagaimana Nietzsche jelas-jelas menyetujui pemikiran Darwin.

Setelah kematian Nietzsche, salah seorang penjelas filsafatnya paling penting adalah saudarinya sendiri, Elisabeth Nietzsche. Ia tampil sebagai seorang pendukung ideologi Nazi yang diakui di Jerman, dan mengumumkan bahwa model “manusia super” yang diajukan kakaknya telah dihidupkan oleh Hitler.

Pengaruh Nietzsche terhadap ideologi Nazi merupakan sebuah kenyataan yang ditekankan oleh begitu banyak sejarawan. W. Cleon Skousen menulis bahwa, saat “Hitler menulis Mein Kampf, seakan-akan Nietzsche berbicara dari kuburnya.” Sejarawan lain, George Lichtheim, menulis, “Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa tanpa Nietzsche, SS—pasukan kejut Hitler, dan inti dari keseluruhan gerakan – akan kekurangan inspirasi untuk melakukan program pembunuhan massal mereka di Eropa Timur.”

Sebagaimana dinyatakan sejarawan H.F. Peters, banyak orang mengutuk Nietzsche sebagai “bapak fasisme”. Dalam bukunya, The Myth of the 20th Century, ideolog Nazi Alfred Rosenberg secara terbuka memuji Nietzsche. Hitlerjugend (Kaum Muda Hitler), sayap kepemudaan dari gerakan Nazi, menjadikan buku Nietzsche Thus Spake Zarathustra sebagai sebuah naskah keramat. Adolf Hitler memerintahkan pembangunan monumen khusus untuk mengenang Nietzsche, dan merintis pendirian pusat-pusat pendidikan dan perpustakaan “di mana para pemuda Jerman dapat diajarkan doktrin Nietzsche mengenai ras unggul”. Akhirnya, Gedung Peringatan Friedrich Nietzsche dibuka oleh Hitler pada bulan Agustus 1938.

Pengaruh Nietzsche tidak hanya terbatas di Jerman, melainkan juga penting di Italia, tempat kelahiran fasisme. Penyair Gabriele D’Annunzio, yang dapat dianggap sebagai sumber inspirasi bagi Mussolini, sangat dipengaruhi oleh filsafat Nietzsche. Para sejarawan mencatat bahwa pengganti D’Annunzio, Benito Mussolini juga mengakui berutang budi pada Nietzche.

Bencana yang menimpa umat manusia akibat fasisme yang dibangkitkan oleh Nietzsche, menjadi bukti historis betapa berbahayanya gagasan-gagasan filsuf Darwinis Jerman tersebut. Nietzsche, penentang moralitas luhur yang diturunkan oleh Tuhan kepada umat manusia sebagai petunjuk menuju jalan yang lurus, dan penganjur agar membawa manusia menuju abad modern dengan menggantikan moralitas tersebut dengan masyarakat yang brutal dan penindas, telah mengajukan gagasan Darwin bahwa manusia adalah suatu spesies binatang, dan membagi manusia menjadi ras-ras yang superior dan inferior. Ia merupakan contoh paling tepat dari kenyataan gelap tentang ke arah mana individu dan masyarakat diseret oleh tiadanya agama. Selain itu, kehidupan Nietzsche sendiri merupakan suatu peringatan. Pada usia 44 tahun ia dibawa ke rumah sakit jiwa. Di sana penyakitnya semakin memburuk, hingga ia meninggal di sana dalam keadaan tidak waras. Pada tahun 1902, seorang dokter bernama P.J. Mobius memperingatkan masyarakat bahwa “mereka harus berhati-hati terhadap Nietzsche, karena karya-karyanya adalah produk dari otak yang sakit.” Namun, bangsa Jerman sangat menghormati filsafat sakit dari pikiran yang terganggu ini, maka lahirlah Nazi Jerman.

Nietzsche meninggal karena sifilis dalam kondisi jiwa yang hancur di sebuah rumah sakit jiwa. Kehidupan pribadinya tak kalah sakit dibandingkan filsafatnya.

Sumber : dari tulisan yang sangat menarik karya Harun Yahya “Menyingkap Tabir Fasisme”

BUILD YOUR THINGKING STYLE / ByTS

2009-08-15T04:21:00.000-07:00

Membangun gaya berfikir adalah memahami gaya berfikir sendiri dan gaya berfikir orang lain yang ada di sekeliling kita, memberi penilaian atas hal positif (yang perlu dikagumi) dan atas hal negatif (yang perlu dihindari) sebagai dampak dari gaya berfikir kita dan mereka serta memilih opsi dalam interaksi kita dengan mereka. Gaya berfikir (thinking style) pada seseorang pada dasarnya adalah bagaimana informasi yang diperoleh diatur dan diolah oleh otak. Gaya berfikir terbagi menjadi 2 (dua) bagian utama, yaitu :

Gaya berfikir yang berdasarkan kepada PERSEPSI, yang terdiri dari Konkrit / Apa adanya ; dan Abstract / Ada apanya.
Gaya berfikir yang berdasarkan kepada PENGATURAN, yang terdiri dari Sekuensial / Berurutan ; dan Random / Acak

Dari bagian-bagian gaya berfikir di atas, ternyata terdapat kombinasi-kombinasi sebagai terlihat pada gambar di atas. Kombinasi-kombinasi dari gaya berfikir tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

SEKUENSIAL KONGKRIT (Satu Persatu), Ciri-ciri utama dari orang yang memiliki gaya berfikir SK adalah memiliki keteraturan, sangat detail, selalu ingin menyelesaikan tugas, memiliki tingkat produktivitas yang tinggi dan mempunyai kestabilan serta perfeksionis. Hal – hal positif dari orang yang memiliki gaya berfikir SK adalah dari keteraturannya, sangat menaruh perhatian kepada hal – hal kecil, dapat menyelesaikan tugas, memiliki tingkat produktivitas, kestabilan dan orang ini dapat diandalkan. Persepsi negatif dari orang yang memiliki gaya berfikir SK adalah terlalu perfeksionis, orientasi kepada benda terkadang lebih penting dibandingkan manusia, memiliki sudut pandang terlalu fokus, kurang bisa menyesuaikan diri, dan terkadang tidak/kurang sabar. Tips bergaul dengan orang yang memiliki gaya berfikir SK adalah kita harus konsisten, rapi, terorganiasir, menerapkan logika dan akal sehat, mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, selalu mengingat bahwa mereka juga punya perasaan, memberitahu terlebih dahulu sehingga mereka lebih bersiap diri, mengikuti petunjuk, memberitahu apa yang anda inginkan, bertanggungjawab atas tindakan-tindakan anda, dan jangan berbicara secara umum.
SEKUENSIAL ABSTAK (Memulai dari Akhir), Ciri-ciri utama dari orang yang memiliki gaya berfikir SA adalah merupakan sosok analis, kaya kosa kata, konseptor, senang menyendiri, visioner dan tidak/kurang realistis. Hal – hal yang paling dikagumi dari orang yang memiliki gaya berfikir SA adalah mampu menganalisis sebelum membuat keputusan, mampu membuat gagasan menjadi konsep, cerdas, tepat dalam banyak hal, dan berpengetahuan. Persepsi negatif dari orang yang memiliki gaya berfikir SA adalah orang ini sering menyendiri, tidak berhubungan dengan realitas, harus mendapat penjelasan untuk segala sesuatu, berpendirian keras, dan melihat sesuatu selalu dari berbagai segi. Tips bergaul dengan orang yang memiliki gaya berfikir SA adalah kita harus memiliki sasaran spesifik, menggunakan logika dan pertimbangan, mendengarkan apa yang mereka katakan, memberi mereka tugas dan membiarkan mereka mengerjakannya, cermat dan tidak setengah-setengah, penuh pertimbangan, membuat persoalan tergantung kepada fakta, memberi mereka waktu untuk meneliti cara terbaik, memastikan bahwa mereka memahami tugas itu, dan jangan mengharapkan tangapan langsung karena mereka memerlukan waktu untuk berfikir.
RANDOM KONKRIT (Mudah terluka, sulit untuk terbuka). Ciri-ciri utama dari orang yang memiliki gaya berfikir RK adalah spontanitas, sangat perhatian kepada orang lain, memiliki kemampuan untuk bersosialisasi, dan memahami perasaan orang, serta sulit mengambil keputusan. Hal – hal yang paling dikagumi dari orang yang memiliki gaya berfikir RK adalah spontanitasnya, penuh perhatian, memiliki kemampuan sosial, mampu beradaptasi, dan mampu memahami perasaan orang lain. Persepsi negatif dari orang yang memiliki gaya berfikir RK adalah tidak dapat diterka, kurang keras terhadap suatu masalah, sanagt peka terhadap kritik (anti-kritik), tidak punya kesadaran waktu, dan mereka lebih pada mengurangi masalah daripada memecahkannya.Tips bergaul dengan orang yang memiliki gaya berfikir RK adalah harus memberi mereka kesempatan untuk menolong orang lain, memberi mereka masukan positif maupun negatif, jangan terlalu serius, jangan mengkritik seenaknya, mereka akan menyelesaikan masalah walaupun dengan cara kita, tidak menepatkan mereka di tengah konflik, harus membiarkan mereka bersikap spontan, menunjukan bahwa anda menghargai, tidak menganggap bodoh bila ada kesalahan, tidak semua hal dapat dilakukan secara terang-terangan.
RANDOM ABSTRAK (Melihat hal yang sama dengan cara yang berbeda). Ciri-ciri utama dari orang yang memiliki gaya berfikir RA adalah berkepribadian multidimensi, mandiri, kreatif, homuris dan mengandalkan bisikan hati. Hal – hal yang paling dikagumi dari orang yang memiliki gaya berfikir RA adalah berkepribadian multidimensi, mandiri, kreatif, homuris dan mengandalkan bisikan hati. Persepsi negatif dari orang yang memiliki gaya berfikir RA adalah terlalu banyak mengatakan kenapa, tidak bisa kompromi, tidak bisa bekerja dalam tim, tidak berfikir panjang dan keras kepala. Tips bergaul dengan orang yang memiliki gaya berfikir RA adalah memberitahu apa dan bukan bagaimana, memberitahu apa yang bisa mereka lakukan dengan benar bukan yang keliru, memberitahu keterbatasan anda dan dorong mereka, miliki rasa humor, terbuka untuk perubahan, jangan memaksakan kehendak, luwes, memberi pengarahan yang tepat dan membiarkan mereka melakukannya, membiarkan mereka terlibat, dan jangan merasa terancam dengan sikap yang antusias.

(sumber : ILNA Learning Centre )

TANYA JAWAB SEPUTAR MANAJEMEN PELATIHAN

2009-06-13T01:14:00.000-07:00

Tanya

Jelaskan Pengertian pelatihan dan pengembangan karyawan

Jawab

Pelatihan merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan dalam usaha mengembangkan karyawan, bentuk usaha lainnya dalam pengembangan karyawan ini adalah pendidikan. Kedua bentuk usaha pengembangan karyawan ini digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan umum bagi karyawan. Ada beberapa ahli yang membedakan pengertian pelatihan dan pendidikan, diantaranya adalah Drs. Heidjrachman dan Drs. Suad Husnan, MBA yang mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : “Pelatihan adalah suatu kegiatan untuk memperbaiki kemampuan kerja seseorang dalam kaitannya dengan aktivitas ekonomi, latihan membantu karyawan dalam memahami suatu pengetahuan praktis dan penerapannya guna meningkatkan keterampilan, kecakapan dan sikap yang diperlukan oleh organisasi dalam usaha mencapai tujuannya. Sedangkan pendidikan ialah suatu kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan umum seseorang termasuk didalamnya peningkatan penguasaan teori dan keterampilan memutuskan persoalan-persoalan yang menyangkut kegiatan mencapai tujuan”. (1 ; hal 77). Demikian pula halnya dengan pendapat dari Drs. M. Manullang yang mengemukakan pendapat sebagai berikut :

“Latihan dan pendidikan sesungguhnya tidak sama walaupun banyak persamaannya. Keduanya berhubungan dengan pemberian bantuan kepada pegawai, agar pegawai tersebut dapat berkembang ke tingkat kecerdasan, pengetahuan dan kemampuan yang lebih tinggi. Pendidikan sifatnya lebih teoritis dari pada praktis, latihan lebih bersifat penerapan segera dari pada pengetahuan dan keahlian, jadi lebih bersifat praktis”. (2 ; hal 83). Disamping itu ada pula beberapa sarjana yang tidak membedakan kedua bentuk pengembangan karyawan tersebut, Edwin B. Flippo menggunakan istilah “Pengembangan” untuk mengartikan kedua bentuk usaha peningkatan keterampilan dan pengetahuan karyawan itu, sedangkan Otto dan Gloser memakai istilah “Latihan (Training)” dimana di dalamnya sudah termasuk pengertian pendidikan (1 ; hal 77). Pendapat Andrew E Sikula dalam bukunya Personel Administration and human Resources Management, mendefinisikan pelatihan sebagai bagian dari pendidikan. Pelatihan bersifat spesifik, praktis dan segera. Sfesifik berarti bahwa pelatihan berhubungan dengan bidang pekerjaan yang dilakukan. Praktis dan segera berarti yang sudah dilatihkan dapat dipraktikan. Umumnya pelatihan dimaksudkan untuk memperrbaiki penguasaan berbagai keterampilan kerja dalam waktu yang relatif singkat (pendek). Suatu pelatihan berupaya menyiapkan para karyawan untuk melakukan pekerjaan yang dihadapi. Berdasarkan kepada pengertian-pengertian di atas tentang pelatihan yang diberikan oleh beberapa ahli, maka penulis menyimpulkan bahwa pelatihan merupakan salah satu bentuk usaha untuk mengembangkan para karyawan dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas dan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilaksanakan sekarang serta untuk mempersiapkan dirinya berhubung akan ditransfer atau dipromosikan pada jabatan yang lain.Pengembangan Karyawan (Drs. Sadili Samsudin, MM, M.Pd) adalah penyiapan manusia atau karyawan untuk memikul tanggung jawab lebih tinggi dalam organisasi atau perusahaan. Pengembangan karyawan berhubungan erat dengan peningkatan kemampuan intelektual yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang lebih baik. Pengembangan karyawan berpijak kepada fakta bahwa setiap tenaga kerja membutuhkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang lebih baik. Pengembangan lebih fokus kepada kebutuhan jangka panjang, dan membantu para karyawan dalam mempersiapkan diri dalam menghadapi perubahan pekerjaan atau jabatan yang diakibatkan oleh adanya teknologi baru atau pasar produk baru.

Tanya

Sebutkan dan jelaskan manfaat pelatihan dan pengembangan

Jawab

Pelatihan merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan dalam usaha mengembangkan karyawan, bentuk usaha lainnya dalam pengembangan karyawan ini adalah pendidikan. Kedua bentuk usaha pengembangan karyawan ini digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan keterampilan dan meningkatkan pengetahuan umum bagi karyawan. Adapun tujuan daripada pelatihan sebagaimana dikemukakan oleh beberapa ahli diantaranya menurut Drs. AS. Moenir : 1) Memelihara dan meningkatkan kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan tugas / pekerjaan baik pekerjaan lama maupun pekerjaan baru, baik dari segi peralatan maupun dari segi metode. 2) Menghaluskan keinginan pegawai untuk maju dari segi kemampuan dan memberikan ras kebanggan kepada mereka. (3 ; hal 162). Menurut Drs. Musanef untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan kepribadian guna memenuhi persyaratan jabatan struktural dan pekerjaannya. (4 ; hal 173). Demikian pula menurut Drs. IG. Wursanto mengemukakan pendapatnya bahwa tujuan pelatihan ialah “ Untuk menambah efektifitas dan efisiensi pegawai baik untuk kepentingan sekarang maupun untuk kepentingan yang akan datang”.(5 ; hal 113)

Jadi kalau memperhatikan pendapat ketiga ahli tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pelatihan mempunyai tujuan tertentu baik untuk pegawai baru maupun pegawai lama yaitu memberi bantuan kepada para pegawai untuk lebih berprestasi. Sedangkan manfaat pelatihan yang diselenggarakan oleh perusahaan sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan perusahaan itu sendiri, juga kepada para pegawai perusahaan yang bersangkutan. Kemanfaatan pelatihan pegawai menurut Prof. Dr. SP. Siagian, MPA, Ph.D adalah sebagai berikut : Penguasaan atas sesuatu disiplin ilmu tertentu, Cakrawala pandangan yang tidak sempit, Menambah rasa ingin tahu, Kemampuan berpikir secara teratur, logis dan sistematis, Daya analisa yang tinggi (6 ; hal 177)

Disamping pendapat tersebut di atas, penulis akan mengemukakan juga pendapat Proctor dan Thorton yang dikutip dari buku Management Personalia karangan Drs. M. Manullang, tentang kemanfaatan pelaksanaan pelatihan yaitu : Menaikkan rasa puas pegawai, Pengurangan pemborosan, Mengurangi ketidak hadiran dan turn over pegawai, Memperbaiki metode dan sistem kerja, Menaikkan tingkat penghasilan, Mengurangi biaya lembur, Mengurangi biaya pemeliharaan mesin, Mengurangi keluhan pegawai, Mengurangi kecelakaan, Memperbaiki komunikasi, Meningkatkan pengetahuan serba guna pegawai, Memperbaiki moral pegawai, Menimbulkan kerja sama yang lebih baik (2 ; hal 84).

Berdasarkan kepada kedua pendapat di atas nampak jelas tentang kemanfaatan adanya program pelatihan baik untuk pegawai itu sendiri maupun untuk perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tanya

Siapa saja yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan

Jawab

Training Manager dan Manajemen perusahaan (Board of Director)

Menurut pendapat Prof. DR. SP Siagian, MPA, Ph.D tentang siklus pelatihan adalah sebagai berikut : Analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan, Keputusan tentang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, Seleksi peserta, Penyusunan program, baik yang sifatnya kurikuler maupun ekstrakurikuler, Penyusunan bahan pelajaran yang benar-benar, disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, Seleksi pengajar, Penentuan teknik dan metode pengajaran, Penyusunan program pelaksanaan, Penyelenggaraan, Evaluasi hasil kegiatan pendidikan dan pelatihan (6 ; hal 180)

Tanya

Sebutkan dan jelaskan tahapan-tahapan pelatihan

Jawab

Untuk lebih jelasnya agar program pelatihan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, Edwin B. Flippo mengemukakan pendapatnya mengenai prosedur pelatihan sebagai berikut :

Tahap		Saran-saran
Persiapan instruktur	1.	Bagilah tugas ke dalam bagian-bagian yang logis untuk menciptakan rencana pelajaran
Persiapan instruktur	2.	Pilihlah teknik-teknik pengajaran, misalnya peragaan
Persiapan petatar	1.	Tentramkan petatar
Persiapan petatar	2.	Hubungkan pelatihan dengan kebutuhan-kebutuhan petatar, misalnya promosi
Menyajikan tugas	1.	Sajikan ikhtisar dari tugas
	2.	Mulailah dari yang diketahui kepada yang tidak diketahui, dari yang mudah kepada yang sulit
	3.	Sesuaikan kecepatan penyajian dengan perbedaan-perbedaan perorangan
	4.	Bicarakan seluruh tugas dan jelaskan setiap tahapannya
	5.	Suruhlah petatar menceritakan kepada instruktur tentang apa yang harus dilakukan
Pelaksanaan percobaan	1.	Suruhlah petatar menjelaskan setiap tahapan sebelum pelaksanaan
	2.	Hati-hati akan kejenuhan belajar untuk mempertahankan motivasi
	3.	Berikan umpan balik atas kemajuan
Tindak lanjut	1.	Berikan dorongan secara berkesinambungan pada permulaan
Tindak lanjut	2.	Berikan dorongan lain pada saat petatar matang

(7 ; hal 216)

Tanya

Apa saja prinsip-prinsip pelatihan dan mengapa itu diperlukan

Jawab

Agar supaya pelaksanaan program pelatihan berhasil sesuai dengan yang direncanakan, perlu adanya penyesuaian dengan prinsip-prinsip pelatihan yang terdiri atas : Individual Difference, Relation to Job Analysis, Motivation, Active Participation, Selection of Trainces, Selection of Trainir, Trainer Training, Training Methods, Principles of Learning (2 ; hal 86)

Tanya

Jelaskan apa saja bentuk teknik pelatihan

Jawab

Sebagaimana pendapat Edwin B. Flippo bahwa pengembangan tenaga operasional memerlukan sejumlah peningkatan khusus dalam keterampilan dan pengetahuan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Ada 4 metode yang terutama digunakan : 1) Pelatihan di tempat kerja. Karena sebagian besar pekerjaan dalam industri dapat dipelajari dalam jangka waktu yang relatif singkat,metode ini yang paling banyak dilakukan. Metode ini mempunyai kelebihan karena memberi motivasi besar pada petatar untuk belajar karena pelatihan itu tidak berlangsung dalam situasi kelas. Kenyataan menunjukkan bahwa keberhasilan dari sistem itu hampir sepenuhnya tergantung pada penyelia langsung yakni penatar. Jadi unit personalia mempunyai tanggung jawab utama untuk menjadikan setiap penyelia sebagai seorang guru yang efektif.Penyelia khususnya mengikuti prosedur dalam melatih seorang karyawan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Saran-saran yang menyertai setiap langkah adalah pedoman umum yang dikembangkan dari pengalaman dan penelitian. 2) Sekolah Vestibule. Sekolah ini dibentuk untuk mengatasi masalah pelatihan yang umumnya sama dan dihadapi dalam pelatihan di tempat kerja. Sekolah vestibule merupakan suatu kegiatan khusus departemen personalia, biasanya melatih jenis pekerjaan yang sama dengan pelatihan di tempat kerja, yaitu kerja operator atau pelayan mesin setengah terampil. Jika jumlah pelatihan yang harus dilakukan melebihi kemampuan penyelia ini, suatu bagian dari pelatihan ini dipisahkan dari lini dan ditugaskan kepada staf melalui sekolah vestibule. Sekolah vestibule mempunyai kekurangan dan kelebihan antara lain kekurangannya dimana sekolah ini melatih karyawan dan menyerahkannya kepada penyelia, jika prestasi karyawan itu kurang baik siapa yang harus disalahkan. Penyelia mungkin menyalahkan sekolah tersebut dan mengkaitkan prestasi yang jelek itu dengan pelatihan yang tidak tepat sekolah mungkin menyalahkan penyelia dengan menyatakan bahwa perkenalan yang jeleklah yang mengacaukan karyawan tersebut. Kelebihannya daripada penggunaan sistem sekolah vestibule adalah keuntungan dari spesialisasi instruktur, seorang spesialis harus terampil dalam mengajar, siswa akan terhindar dari kekacauan dan tekanan situasi kerja sehingga mampu memusatkan perhatian pada pelajaran, seseorang kemungkinan akan memperoleh tingkat keterampilan tertentu lebih cepat dalam situasi belajar khusus seperti itu, disamping itu juga memperoleh jaminan yang lebih besar, bahwa waktu dan perhatian yang memadai, akan diberikan kepada pelatihan dan hal itu tidak akan dikurangi untuk kepentingan masalah-masalah lain. 3) Program Magang. Program ini dirancang untuk tingkat keterampilan yang lebih tinggi, lebih mengutamakan pendidikan jika dibanding dengan pelatihan di tempat kerja atau sekolah vestibule, artinya program magang melibatkan pengetahuan dalam melakukan suatu keterampilan atau serangkaian pekerjaan yang berhubungan, program ini biasa menggabungkan pelatihan di tempat kerja dengan pengalaman dari sekolah untuk mata pelajaran tertentu. 4) Kursus-kursus Khusus, Dalam kegiatan kursus-kursus khusus pelajaran yang di program telah digunakan dalam sejumlah cara seperti dalam buku teks misalnya, tetapi penerapannya pada mesin telah merangsang penggunaan yang lebih tersebar luas, keuntungan-keuntungan bagi petatar adalah bahwa dia dapat memilih kecepatan belajar sendiri mengulangi bahannya jika diinginkan dan mempergunakan mesin itu jika perlu. Petatar yang lambat atau dipaksa untuk mempelajari setiap bagian dalam program itu, sementara respon yang benar oleh para pelajar yang cepat akan memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat.Metode pengajaran ini menggunakan konsep-konsep dasar belajar berupa penetapan tujuan belajar yang jelas, pemecahan pokok bahasan menjadi bagian-bagian kecil pengetahuan yang beruntai secara logis, tuntutan akan peran aktif dari para pelajar, situasi yang memungkinkan pelajar untuk mengatur kecepatannya sendiri dan dorongan langsung untuk belajar melalui penyajian umpan balik dan hasil-hasilnya. Lain halnya dengan Drs. IG. Wursanto yang mengemukakan pendapatnya mengenai macam-macam pelatihan menurut fungsi dan tujuannya sebagai berikut : Pelatihan orientasi, Pelatihan pimpinan, Pelatihan magang, Pelatihan administrasi, Pelatihan metode perkantoran, Pelatihan di tempat kerja, Pelatihan penyegaran, Pelatihan melalui surat-menyurat, Pelatihan di tempat kerja tiruan, Pelatihan kepada para pegawai, Pelatihan instruktur (5 ; hal 116)

Adapun teknik penyampaian materi di dalam pelaksanaan pelatihan menurut Prof. DR. SP. Siagian, MPA, Ph.D adalah sebagai berikut :

1	Teknik Kuliah	:	Adalah teknik dan metode belajar dan mengajar berdasarkan sistem kuliah
2	Management Game	:	Adalah cara mengajar dengan melibatkan peserta dalam suatu permainan, dimana peserta harus memecahkan persoalan, merumuskan kebijaksanaan, penentuan teknik dan strategi, dalam pengambilan keputusan
3	Study Kasus	:	Adalah memecahkan suatu masalah yang nyata
4	In Basket Training	:	Adalah cara belajar dengan menggunakan kemampuan untuk menggunakan skala prioritas yang harus diselesaikan dengan menggunakan waktu yang efisien dan pendelegasian wewenang yang sebaik-baiknya
5	Role Playing	:	Adalah teknik untuk melatih peserta dalam mengembangkan pengetahuan dan kemampuan dengan melihat persoalan dari sudut pandang orang lain
6	Simulasi	:	Adalah teknik untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam menerapkan teori kepada praktek dengan menggambarkan situasi yang sebenarnya
7	Seminar	:	Adalah teknik untuk mendalami permasalahan dengan segala implikasi melalui penelitian dan diskusi terpimpin

(6 ; hal 191)

Tanya

Jelaskan kendala-kendala dalam transfer pelatihan dan pengembangan

Jawab

Sulit menghitung ROI dari program pelatihan, sehingga sulit bersaing dengan program dari divisi lain, dan Training manager tidak memiliki kemampuan bidang financial, sehingga tidak bisa menterjemahkan investasi dari program pelatihan ke dalam angka-angka.

Tanya

Jelaskan indikator keberhasilan pelaksanaan pelatihan dan pengembangan SDM

Jawab

Pada dasarnya setiap perseorangan mempunyai perbedaan-perbedaan baik dalam latar belakang pendidikan, pengalaman maupun keinginan. Karenanya waktu dan cara pelatihan harus direncanakan dan dilaksanakan sedemikian rupa sehingga pelatihan tersebut memberikan hasil yang memuaskan terhadap sebagian besar peserta latihan. Keberhasilan pelaksanaan program pelatihan pada akhirnya ditentukan oleh sejauh mana prestasi karyawan didalam melaksanakan tugas setelah mengikuti pelatihan, oleh karena itu bahan-bahan yang diajarkan dalam pelatihan harus berhubungan erat dengan apa yang dinyatakan dalam job specification jabatan para pengikut latihan, jadi salah satu azas latihan yang penting ialah agar supaya latihan dihubungkan erat dengan job analysis dari jabatan yang akan dipangku para pengikut latihan. Para pengikut latihan akan lebih bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pelatihannya bilamana ada daya perangsang, walaupun sebenarnya dengan diikutsertakan pelatihan saja sudah merupakan suatu keuntungan bagi pribadinya karena akan mendapatkan tambahan pengetahuan dan keterampilan namun demikian rangsangan berupa kenaikan pangkat, kenaikan gaji dan lain sebagainya tetap harus dipertimbangkan agar pegawai yang diikutsertakan dalam pelatihan dapat melaksanakan dengan baik sesuai dengan harapan perusahaan. Sistem pelatihan sedapat mungkin harus bisa melibatkan peserta turut aktif mengambil bagian didalam pembicaraan, oleh karenanya dalam pelatihan harus dapat memberikan kesempatan untuk bertukar pikiran antara pelatihan dengan yang dilatih, sehingga pengikut latihan turut aktif berpikir selama latihan. Untuk menjaga agar perbedaan latar belakang pendidikan, pengalaman maupun keinginan para pengikut latihan tidak terlalu besar, calon harus melalui seleksi karena latihan sebaiknya diberikan kepada mereka yang berminat dan mempunyai kemauan mengikuti latihan dengan berhasil.

DAFTAR PUSTAKA

1. Bambang Kusryanto. 1984. Meningkatkan Produktivitas Kerja. Edisi ke 1 LPPM dan PT. Bimoan. Jakarta.

2. Edwin B. Flippo, Prof. Management Personalia.Terjemahan M. Masud, SH, MA. Edisi ke-2. PT. Gelora Aksara Pratama. Jakarta.

3. Heidjrachman Ranupandojo, Drs dan Suad Husnan, Drs, MBA.1984. Management Personalia. Edisi ke-3. BPFE.Yogyakarta.

4. M. Manulang, Drs. 1981. Management Personalia. Cetakan ke-6. PT. Ghalia Indonesia. Jakarta.

5. Moekijat, Drs. 1983. Manajemen Kepegawaian. Edisi ke-4. Alumni.

6. Moenir A.S, Drs.1983. Pendekatan Manusiawi dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian. Cetakan ke-1. PT. Gunung Agung. Jakarta

7. Musanef, Drs. 1982. Manajemen Kepegawaian di Indonesia. Cetakan ke-2. PT. Gunung Agung. Jakarta.

8. Pratisto Prawotosoediro. 1982. Pegawai Negeri Sipil. Cetakan ke-1. Pradna Paramita.

9. Siagian SP, Prof, Dr, MPA, Ph.D. 1984. Pengembangan Sumber Daya Insani.Cetakan ke-1. PT. Gunung Agung. Jakarta.

10. Sadili Samsudin, Drs.MM.MPd. 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan ke-1. Pustaka Setia. Bandung.

11. Wursanto IG. Drs. 1985. Dasar-dasar Manajemen Personalia. Cetakan ke-1. Pustaka Dian. Jakarta.

18 Jenis Pungutan yang Dilakukan Sekolah terhadap Siswa

2009-06-09T20:52:00.001-07:00

(Heri Hermawan)

jurnal ilmiah 2

2009-01-10T21:35:00.001-08:00

PENGARUH IMPLEMENTASI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS) TERHADAP KEPUASAN ORANG TUA SISWA SELAKU PENGGUNA LAYANAN (Penelitian di SMP Negeri Kabupaten Sukabumi / Heri Hermawan)

IKHTISAR :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Pengaruh Implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap Kepuasan Orang Tua Siswa selaku Pengguna Layanan ; 2) Pengaruh Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) terhadap Kepuasan Orang Tua Siswa selaku Pengguna Layanan ; 3) Pengaruh Implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) secara bersama-sama terhadap Kepuasan Orang Tua Siswa selaku Pengguna Layanan. Penelitian ini melibatkan 396 orangtua siswa yang diambil sebagai sampel dengan menggunakan Metode cluster proporsional. Metode ini digunakan karena peneliti tidak memiliki kerangka sampel yang baik, populasi jumlahnya sangat besar sehingga sulit menggunakan metode acak dan populasi yang dianggap heterogen menurut suatu karakteristik tertentu terlebih dahulu dikelompokan dalam beberapa sub populasi. Dasar penentuan strata subpopulasi ini ditentukan berdasarkan letak geografis, hal ini karena sangat luasnya penyebaran wilayah penelitian di Kabupaten Sukabumi. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara, survey, FGD (Focus Group Discussion) dan studi dokumen. Pengolahan data penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik regresi dan korelasi. Hasil penelitian menunjukan : Pertama, dari Analisis Korelasi Variable X1, X2 dan Y nampak bahwa variabel X1 (0,531) memiliki hubungan yang kuat baik dengan variabel X2 (0,584) maupun dengan variabel Y, hal ini ditunjukan dengan angka yang lebih besar dari 0,5. Nilai probabilitasnya menunjukan bahwa variabel X1 dan X2 secara signifikan berkorelasi kuat dengan terhadap variabel Y, hal ini karena nilai nya lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000.Kedua, dari hasil analisis regresi dan korelasi dengan prediktor (constant) X1, X2 secara bersama-sama terhadap Y, menunjukan hubungan yang kuat dimana nilai koefisien R sebesar 0,587 dengan koefisien determinasi (R square) 0,344 yang artinya 34,4 % kepuasan orangtua siswa selaku pengguna layanan pendidikan ditentukan oleh implementasi dana BOS dan MBS. Sedangkan sisanya 65,6% ditentukan oleh faktor lain. Untuk prediktor X2 terhadap Y menunjukan hubungan yang kuat pula dengan nilai R 0,584 dan koefisian determinasi (R square) 0,341. Adjusted R square 0,339 dengan standar error 5,08696. Besaran Durbin-Watson 0,528 menunjukan tidak adanya gejala autokorelasi atau tidak terdapat kesalahan-kesalahan pengganggu yang diakibatkan oleh penelitian karena angka 0,528 berada diantara -2 dan 2.Ketiga, dari uji F untuk prediktor X1, X2 diperoleh F hitung sebesar 103,252 dengan tingkat signifikan 0,000. Sedangkan untuk prediktor X2 diperoleh F hitung sebesar 203,820 dengan taraf signifikan 0,000 artinya kedua-duanya memiliki probabilitas jauh lebih kecil dari 0.05. hal ini menunjukan bahwa implementasi BOS (X1) dan MBS (X2) secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan orangtua siswa selaku pengguna layanan pendidikan di SMPN kabupaten Sukabumi.Keempat, dari hasil uji koefisien variabel (uji t) X1 dan X2, ternyata variabel X1 menunjukan angka signifikan 0,147, angka ini lebih besar dari 0,05 sehingga variabel X1 ini dikeluarkan dari persamaan regresi, sedangkan Variabel X2 mempunyai nilai signifikan (kurang dari 0,05) hal ini berarti bahwa hanya variabel X2 yang memberikan pengaruh nyata (signifikan) terhadap variabel Y . Persamaan regresi X2 terhadap Y dapat disusun sebagai berikut : Y = 11,114 + 0,776X2
(tulisan ini merupakan ikhtisar dari jurnal ilmiah penulis)

jurnal ilmiah 1

2009-01-10T21:23:00.000-08:00

PENGARUH KEPEMlMPlNAN DIREKTIF CAMAT TERHADAP EFEKTIVITAS IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) RUMAH TINGGAL (Penelitian di Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi - Jawa Barat / Heri Hermawan)

IKHTISAR :

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:1) kepemimpinan direktif camat dalam proses Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tinggal, 2) efektivitas dalam proses ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tinggal dan 3) bagaimana pengaruh kepemimpinan direktif Camat terhadap efektivitas Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tinggal. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode deskriptif analitik, yaitu menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data, dengan tujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi pada saat penelitian. Populasi yang diteliti adalah para kepala keluarga yang memiliki bangunan rumah tinggal yang terdapat di 12 Desa dan 1 kelurahan di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, dan aparat kecamatan serta aparat kelurahan/desa, dengan sampel sebanyak 194 orang. Sampel diteliti, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis korelasi product moment. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh besarnya pengaruh kepemimpinan direktif camat dengan efektivitas Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal ditunjukan nilai korelasi sebesar r = 0,566 yang berarti memiliki pengaruh yang signifikan, sifat hubungannya positif yang artinya ada pengaruh kepemimpinan direktif camat dengan efektivitas Ijin mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.

(Tulisan ini merupakan Ikhtisar dari jurnal ilmiah penulis)

PENUNTASAN WAJAR DIKDAS 9 TAHUN

2009-01-08T01:21:00.000-08:00

bagian ketiga ; PENUNTASAN WAJAR DIKDAS 9 TAHUN

Otonomi daerah memiliki prinsip mendorong peningkatan pelayanan publik dan mengembangkan kreativitas daerah dan masyarakat, Meningkatkan keselarasan hubungan antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam kewenangan dan keuangan, Meningkatkan kebanggaan, demokrasi dan kesejahteraan masyarakat dan Menciptakan ruang yang lebih luas bagi kemandirian daerah dan masyarakat. Otonomi daerah bidang pendidikan pada hakekatnya merupakan perwujudan desentralisasi kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah kepada pemerintah daerah yang dilatarbelakangi oleh adanya kondisi riil yang ada. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan nasional adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, pendidikan merupakan faktor yang sangat menentukan. Selanjutnya, Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa (1) setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang diatur dalam undang-undang; (3) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (4) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang; (5) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945. Sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi, serta tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas pendidikan yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global maka perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu pendidikan yang terencana, terarah, dan berkesinambungan; bahwa dunia pendidikan mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Dilihat dari segi yuridis formal dan politis, amanat wajib belajar ini cukuplah kuat, namun bukankah pendidikan merupakan hak azasi setiap manusia dan tentu sejalan dengan filsafat otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan yang selama ini sama-sama kita dambakan seperti sudah dijelaskan di atas. Program Wajib Belajar 9 Tahun yang dicanangkan sejak 1984 belumlah tuntas. Untuk mensukseskan penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun perlu dibangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan supaya masyarakat dapat diberdayakan dalam usaha mengembangkan dan mensukseskan Wajar Dikdas 9 tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional BAB III Pasal 4 ayat (6) yang menyatakan bahwa : “Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan”. Belum terwujudnya sinergitas Program Wajib Belajar 9 Tahun pada semua lini dapat disebabkan beberapa masalah, yaitu :

Management Information Sytem belum terlaksana optimal
Tingkat pemahaman masyarakat terhadap pendidikan masih rendah (pendidikan belum dianggap sebagai investasi)
Daya tampung sekolah yang terbatas
Kondisi Geografis (Penyebaran penduduk yang terpencar, terpencil dan terisolir)
Kemapuan Orang tua dan masyarakat untuk membiayai pendidikan relatif masih rendah
Masih tingginya angka DO dan Tinggal Kelas
Masih rendahnya angka melanjutkan SD/MI/Setara ke SMP/MTs/Setara
Belum optimalnya kinerja Organisasi Tim Sukses Wajar Dikdas 9 Tahun
Keterbatasan Pemerintah Daerah untuk membantu anak dari keluarga miskin untuk melanjutkan pendidikan

Untuk itu ada beberapa strategi yang diperlukan, yaitu :

Optimalisasi MIS Pendidikan (Management Information System)
Memotivasi siswa yang sedang sekolah di SD/MI, SMP/MTs dan Setara khususnya kelas VI SD/MI dan setara
Sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi anak melalui berbagai media cetak dan elektronik, dakwah, pengajian di berbagai kesempatan.
Membuka layanan pendidikan alternatif (Kelas Jauh, SD-SMP satu atap, paket A dan B, SMP Terbuka)
Rehabilitasi gedung sekolah dan Membangun RKB dan USB
Memberikan dukungan/bantuan biaya pendidikan kepada anak miskin
Konsolidasi Tim Sukses Wajar Dikdas yang dilegalisasi dengan Keputusan Bupati tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.
Sinergitas dan keterpaduan dari berbagai elemen baik instansional maupun lembaga kemasyarakatan lainnya (LSM, Tokoh Masyarakat, alim ulama, tokoh pemuda)
Program – program : Beasiswa, GNOTA, KBBS, BKM dan lain – lain
Komitmen dari pemerintah daerah, dan Partisipasi masyarakat (Stakeholders)

Program percepatan penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun ini dilakukan melalui jalur pendidikan formal dan jalur pendidikan nonformal. Jalur formal ditempuh melalui SD/MI dan SMP/MTs, sedangkan jalur pendidikan nonformal ditempuh melalui program Kejar Paket A setara SD dan Kejar Paket B setara SMP. Termasuk pelayanan pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus perlu ditingkatkan. Selama ini pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus lebih banyak diselenggarakan secara segregasi di SLB. Sementara itu lokasi SLB pada umumnya berada di Ibukota Kabupaten, padahal anak-anak berkebutuhan khusus itu tak hanya di Ibukota kabupaten saja, namun tersebar hampir di seluruh Kecamatan dan Desa. Akibatnya sebagian besar Anak Berkebutuhan Khusus tersebut tidak bersekolah karena lokasi SLB yang jauh dari tempat tinggalnya, sedangkan sekolah reguler terdekat belum memiliki kesadaran dan kemampuan untuk menerima Anak Berkebutuhan Khusus. Akibat dari itu, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun akan sulit tercapai. Untuk itulah perlu kesempatan dan peluang yang luas kepada Anak Berkebutuhan Khusus untuk memperoleh pendidikan baik di sekolah reguler dalam bentuk pendidikan Inklusi.

Pendidikan Luar Biasa (Segregasi) dan Pendidikan Inklusi

2008-12-04T21:09:00.000-08:00

bagian kedua ; Pendidikan Luar Biasa (Segregasi) dan Pendidikan Inklusi

PENDIDIKAN BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

Seperti diulas pada tulisan sebelumnya bahwa hak anak berkebutuhan khusus dalam mendapatkan pendidikan pada dasarnya sama dengan hak anak pada umumnya.

Hal ini tertuang dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan ayat 2 setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. Disamping UUD 1945 tersebut di atas, juga dipertegas lagi oleh UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat 2 yang menyatakan bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik, mental, intelektual, emosional dan sosial berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Selama ini pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus lebih banyak diselenggarakan secara segregasi di Sekolah Luar Biasa. Sementara itu lokasi SLB pada umumnya berada di Ibu Kota Kabupaten, padahal anak-anak berkebutuhan khusus itu tak hanya di Ibu Kota Kabupaten saja, namun tersebar hampir di seluruh Kecamatan dan Desa. Akibatnya sebagian besar Anak Berkebutuhan Khusus tersebut tidak bersekolah karena lokasi SLB yang jauh dari tempat tinggalnya, sedangkan sekolah reguler terdekat belum memiliki kesadaran dan kemampuan untuk menerima Anak Berkebutuhan Khusus. Untuk itu perlu dilakukan terobosan dengan memberikan kesempatan dan peluang yang luas kepada Anak Berkebutuhan Khusus untuk memperoleh pendidikan baik di sekolah segregasi maupun inklusi.

Selanjutnya, pemerataan kesempatan belajar bagi anak berkebutuhan khusus dilandasi pernyataan Salamanca tahun 1994. Pernyataan Salamanca ini merupakan perluasan tujuan Education For All dengan mempertimbangkan pergeseran kebijakan mendasar yang diperlukan untuk menggalakkan pendekatan pendidikan Inklusi. Melalui pendidikan inklusi ini diharapkan sekolah-sekolah reguler dapat melayani semua anak, terutama mereka yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus.

Di Indonesia melalui SK Mendiknas Nomor 002/U/1996 telah dirintis pengembangan sekolah reguler Anak Berkebutuhan Khusus pada pendidikan terpadu. Pendidikan terpadu pada saat ini diarahkan menuju pendidikan Inklusi sebagai wadah yang ideal yang diharapkan dapat mengakomodasikan pendidikan bagi semua terutama anak-anak yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus yang selama ini masih belum terpenuhi haknya untuk memperoleh pendidikan layaknya anak-anak lain.

BENTUK PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS

Ada dua bentuk layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dan anak yang memerlukan layanan khusus, yaitu

1. Pendidikan Khusus
Pendidikan khusus ini diperuntukan bagi anak yang berkebutuhan khusus, dan dibagi menjadi : 1) Sekolah Khusus Penyandang Cacat atau yang lebih dikenal sebagai SLB (Sekolah Luar Biasa) atau segregasi (TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB, SMKLB) 2) Sekolah Khusus Cerdas Istimewa, dan 3) Sekolah Khusus Bakat Istimewa

Karena dirasa belum bisa menyentuh seluruh lapisan anak berkebutuhan khusus maka pendidikan khusus ini kemudian dipadukan dengan pendidikan formal lainnya menjadi pendidikan Inklusi, yaitu : 1) Sekolah Biasa Penyelenggara Pendidikan Inklusif, yang mengakomodasi semua anak berkebutuhan khusus 2) Yang memiliki kelainan, bakat istimewa, kecerdasan istimewa 3) Yang memerlukan Pendidikan Layanan Khusus, dan 4) Sekolah Inkusif adalah sekolah biasa yang terpilih melalui seleksi dan memiliki kesiapan dari seluruh warga sekolah

2. Pendidikan Layanan Khusus
Sedangkan pendidikan layanan khusus mempunyai pengertian : 1) Pendidikan yang diperuntukan kepada anak-anak pada daerah terpencil/pulau-pulau kecil 2) Bagi anak-anak masyarakat etnis minoritas 3) Bagi anak-anak jalanan, pekerja anak, dan 4) Bagi anak-anak pengungsi

MENGENAL ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS, SEKOLAH LUAR BIASA (SEGREGASI) DAN SEKOLAH INKLUSI, KAITANNYA DENGAN PENUNTASAN WAJAR DIKDAS 9 TAHUN

2008-11-29T08:24:00.000-08:00

(tulisan ini akan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu : bagian pertama ; mengenal anak berkebutuhan khusus, bagian kedua ; pendidikan luar biasa (segregasi) dan pendidikan inklusi, dan bagian ketiga ; kaitannya dengan penuntasan wajar dikdas 9 tahun)

bagian pertama ;
MENGENAL ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

PENGERTIAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS
Anak Berkebutuhan Khusus adalah anak yang dalam proses pertumbuhan/perkembangannya secara s i g n i f i k a n (bermakna) mengalami kelainan/ penyimpangan (fisik, mental, intelektual, sosial dan emosional) dibanding dengan anak-anak lain seusianya sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Dari batasan tersebut dapat berarti juga bahwa, meskipun seorang anak mengalami kelainan/penyimpangan tertentu, tetapi kelainan/penyimpangan tersebut tidak signifikan sehingga mereka tidak memerlukan pelayanan pendidikan khusus, maka anak tersebut bukan termasuk Anak Berkebutuhan Khusus.

KLASIFIKASI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS
Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus ada bermacam-macam tergantung dari sudut pandang yang digunakan. Untuk keperluan pendidikan inklusi, Anak Berkebutuhan Khusus akan dikelompokan menjadi 7 (tujuh) jenis, sebagai berikut :

Tuna netra (Gangguan penglihatan)
Tuna rungu (Gangguan pendengaran)
Tuna grahita (Keterbelakangan kemampuan intelektual)
Tuna daksa (Gangguan gerakan / kelainan anggota tubuh)
Lamban Belajar
Berkesulitan Belajar
Gangguan komunikasi

CIRI-CIRI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

Tuna Netra. Tunanetra dapat dikenal berdasarkan ciri-ciri sebagai berikut : 1) Tidak mampu melihat 2) Tidak mampu mengenali orang pada jarak 6 meter 3) Kerusakan nyata pada kedua bola mata 3) Sering meraba-raba/tersandung waktu berjalan 4) Mengalami kesulitan mengambil benda kecil di dekatnya 5) Bagian bola mata yang hitam berwarna keruh/bersisik/kering 6) Peradangan hebat pada kedua bola mata, dan 7) Mata bergoyang terus
Tuna Rungu. Tunarungu dapat dikenal berdasarkan ciri-ciri sebagai berikut : 1) Secara nyata tidak mampu mendengar 2) Terlambat perkembangan bahasanya 3) Sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasi 4) Kurang/tidak tanggap bila diajak bicara 5) Ucapan kata tidak jelas 6) Kualitas suara aneh/monoton 7) Sering memiringkan kepala dalam usaha menangkap suara 8) Banyak perhatian terhadap getaran, dan 9) Keluar cairan /nanah dari kedua telinga
Tuna Grahita. Tunagrahita dapat dikenal berdasarkan ciri-ciri sebagai berikut : 1) Keterbatasan fungsi kecerdasan secara umum atau di bawah rata-rata 2) Ketidak mampuan dalam perilaku adaptif 4) Penampilan fisik tidak seimbang, misalnya kepala terlalu kecil/besar 5) Tidak dapat mengurus diri sendiri sesuai usianya 6) Perkembangan bicara/bahasa terlambat 7) Tidak ada/kurang sekali perhatiannya terhadap lingkungan (pandangan kosong) 8) Koordinasi gerakan kurang (gerakan sering tidak terkendali), dan 9) Sering keluar ludah dari mulutnya (ngiler)
Tuna Daksa. Tunadaksa dapat dikenal berdasarkan ciri-ciri sebagai berikut : 1) Anggota gerak tubuh kaku/lemah/lumpuh 2) Kesulitan dalam gerakan (tidak sempurna/tidak lentur/tidak terkendali) 3) Terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap/tidak sempurna/lebih kecil dari biasa 4) Terdapat cacat pada alat gerak 5) Jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam 6) Kesulitan pada saat berdiri/berjalan/duduk, dan menunjukkan sikap tubuh tidak normal, dan 7) Hiperaktif/tidak dapat tenang.
Lamban Belajar (Slow Leaner). Anak lamban belajar dapat dikenal berdasarkan ciri-ciri sebagai berikut : 1) Rata-rata prestasi berjalan selalu rendah (kurang dari nilai 6) 2) Dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik sering terlambat dibandingkan dengan teman-teman seusianya 3) Daya tangkap terhadap pelajaran lambat, dan 4) Pernah tidak naik kelas
Berkesulitan Belajar Specific. Anak berkesulitan belajar spesifik dapat dikenal berdasarkan ciri-ciri sebagai berikut : 1) Anak yang mengalami kesulitan membaca (Disleksia) dimana Perkembangan kemampuan membaca terlambat, Kemampuan memahami isi bacaan rendah dan Kalau membaca sering banyak kesalahan 2) Anak yang mengalami kesulitan menulis (Disgrafia) dimana Menyalin tulisan sering terlambat selesainya, Sering salah menulis huruf b dengan p, p dengan q, v dengan u, atau angka 2 dengan 5, 6 dengan 9 dan sebagainya, Hasil tulisannya jelek dan sulit untuk dibaca, Tulisanya banyak salah/terbalik/huruf miring dan Sulit menulis dengan lurus pada kertas tak bergaris 3) Anak yang mengalami kesulitan berhitung (Diskalkulia) dimana Sulit membedakan tanda-tanda : +, -, x, :, <, >, =, Sulit mengoperasikan hitungan/bilangan, Sering salah membilang dengan urut, Sering salah membedakan angka 9 dengan 6 ; 17 dengan 71 ; 2 dengan 5 3 dengan 8 dan sebagainya serta Sulit membedakan bangun-bangun geometri.
Gangguan Komunikasi. Anak yang mengalami gangguan komunikasi dapat dikenal berdasarkan ciri-ciri sebagai berikut : 1) Sulit menangkap isi pembicaraan orang lain 2) Tidak lancar dalam berbicara/menyampaikan ide atau gagasan 3) Sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasi 4) Kalau bicara sering gagap/gugup 5) Suaranya parau/aneh 6) Tidak fasih menggunakan kata-kata, dan 7) Organ bicaranya tidak normal misalnya sumbing

HAK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS
Hak Anak Berkebutuhan Khusus dalam mendapatkan pendidikan pada dasarnya sama dengan hak anak pada umumnya. Hal ini tertuang dalam :

AL-QUR’AN Surat Ke 80 ABASA (bermuka masam) yang isinya Teguran Kepada Rasulullah S.A.W 1) Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. 2) Karena telah datang seorang buta kepadanya. 3) Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa). 4) Atau ia (ingin) mendapatkan pengajaran lalu pengajaran itu bermanfaat kepadanya ? 5) Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup 6) Maka kamu melayaninya 7) Padahal tidak ada (celaan) atasmu kalau dia tidak membersihkan diri (beriman) 8) Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapat pengajaran) 9) Sedang ia takut kepada (Allah) 10) Maka kamu mengabaikannya 11) Sekali-kali jangan (demikian) ! Sesungguhnya ajaran - ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan
Resolusi PBB No. 48/96 Tahun 1993 tentang Peraturan Standar Persamaan Kesempatan Bagi Para Penyandang Cacat
UUD 1945 Pasal 31 Ayat (1) ”Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.” dan Ayat (2) “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dan Pemerintah wajib membiayainya".
UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat (1) : "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu" dan Ayat (2) yang menyatakan bahwa :”Warga negara yang memiliki kelainan fisik, mental, intelektual, emosional dan sosial berhak mendapatkan pendidikan khusus.” Ayat (3) : "Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakata adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus" dan Ayat (4) : "Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus" Pasal 32, Ayat (1) : Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dan Ayat (2) : Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. Pasal 49, Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. Pasal 51, Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa. Pasal 52. Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus
UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 48 Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun semua anak.
UU No. 4 tahun 1997 Tentang Penyandang CACAT Pasal 5 Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Pasal 6 Penyandang cacat berhak memperoleh : Pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya. Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya. Aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya. Rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.
PP No. 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteran Sosial Penyandang Cacat.
PP No. 19 tahun 2005 Tentang SNP Pasal 2 ayat (1) : Lingkup SNP meliputi :Standar isi, Standar proses, Standar kompetensi kelulusan, Standar pendidik dan kependidikan, Standar sarana prasarana, Standar pengelolaan, Standar pembiayaan, Standar penilaian pendidikan, dan Standar lingkungan sekolah
Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : Kep – 205/MEN/1999 Tentang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat
Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor 01. KP. 01.15.2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat di Perusahaan
Sambutan Presiden RI Pada Acara Hari Penyandang Cacat Internasional di Istana negara Hari Rabu Tanggal 7 Desember 2005
Surat Edaran Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor. 6718/C/I/89 Perihal Perluasan Kesempatan Belajar Bagi Anak Berkelainan di Sekolah Umum
Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas No. 380/C.C6/MN/2003 tanggal 20 Januari 2003 perihal Pendidikan Inklusi Menyelenggarakan dan mengembangkan di setiap kabupaten/kota sekurang-kurangnya 4 (empet) sekolah yang terdiri : SD, SMP,SMA, SMK.
Deklarasi Bandung (Nasional) “ Indonesia Menuju Pendidikan Inklusif “ 8 – 14 Agustus 2004 1) Menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya mendapatkan kesempatan akses dalam segala aspekmkehidupan, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, keamanan, maupun bidang lainnya, sehingga menjadi generasi penerus yang handal. 2) Menjamin setiap anak dan anak berkebutuhan khusus lainnya sebagai individu yang bermartbat, untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat, tanpa perlakuan diskriminatif yang merugikan eksistensi kehidupannya baik secara fisik, psikologis, ekonomi, sosiologis, hukum, politis maupun kultural. 3) Menyenggarakan dan mengembangkan pengelolaan pendidikan inklusif yang ditunjang kerjasama yang sinergis dan produktif antara pemerintah, intitusi pendidikan, intitusi terkait, dunia usaha dan industri, orang tua serta masyarakat. 4) Menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya, sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan keunikan potensinya secara optimal.
Deklarasi Bukittinggi (Internasional) Tahun 2005 Sebuah pendekatan terhadap peningkatan kualitas sekolah secara menyeluruh yang akan menjamin bahwa strategi nasional untuk “Pendidikan Untuk Semua“ adalah benar-benar untuk semua.
Deklarasi Dakar (Internasional) Tahun 2000 Pendidikan Untuk Semua – Education for All

PENTINGNYA IDENTIFIKASI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

Hakekat Identifikasi. Secara harfiah sesungguhnya identifikasi berbeda dengan asessment. Identifikasi lebih merupakan tahapan awal yang masih bersifat global/kasar dari asesmen yang lebih rinci/detail dan halus. Tujuan dan alat serta petugas identifikasi dan asesmen juga berbeda. Hal ini menyangkut masalah kompetensi dan profesionalisme. Dalam tulisan ini, istilah identifikasi dimaknai sebagai proses penjaringan, sedangkan asessment dimaknai sebagai penyaringan. Identifikasi Anak Berkebutuhan Khusus dimaksudkan sebagai suatu upaya seseorang untuk melakukan proses penjaringan terhadap anak yang mengalami kelainan/penyimpangan phisik, mental, intelektual, sosial dan emosional dalam rangka pemberian layanan pendidikan yang sesuai.
Tujuan Identifikasi. Secara umum tujuan identifikasi adalah untuk menghimpun informasi apakah seseorang anak mengalami kelainan/penyimpangan phisik, mental, intelektual, sosial, emosional dan atau sensoris neurologis atau tidak. Hal ini tentunya juga harus dibandingkan dengan anak lain yang sebaya dengannya. Kegiatan identifikasi Anak Berkebutuhan Khusus dilakukan untuk keperluan : 1) Penjaringan (screening) 2) Pengalihtanganan (referal) 3) Klasifikasi 4) Perencanan pembelajaran, dan 5) Pemamtauan kemajuan belajar
Petugas Identifikasi. Untuk mengidentifikasi seseorang anak apakah tergolong Anak Berkebutuhan Khusus atau bukan, dapat dilakukan oleh : 1) Tenaga profesional terkait, dan 2) Tenaga yang telah dilatih mengidentifikasi
Pelaksanaan Identifikasi. Ada beberapa langkah dalam rangka pelaksanaan identifikasi Anak Berkebutuhan Khusus. Untuk identifikasi anak usia sekolah yang belum bersekolah atau drop out, maka perlu pendataan sekaligus mengidentifikasi langsung ke masyarakat melalui kerjasama dengan RT/RW setempat. Jika pendataan tersebut ditemukan Anak Berkebutuhan Khusus, maka proses berikut yang perlu dilakukan adalah : 1) Menghimpun data tentang Anak Berkebutuhan Khusus 2) Menganalisis data dan mengklasifikasikannya 3) Mengadakan pertemuan kasus (case conference) 4) Menyusun laporan dan merekomendasikan kepada pihak terkait untuk pemberian pelayanan pendidikan yang sesuai.
Alat Identifikasi. Secara sederhana ada beberapa aspek informasi yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan identifikasi. Untuk memudahkan pendatataan dalam rangka menemukenali Anak Berkebutuhan Khusus, maka lampirkan format sebagai berikut : 1) Format 1 Identifikasi Anak Berkebutuhan Khusus 2) Format 2 Informasi riwayat kelahiran Anak Berkebutuhan Khusus 3) Format 3 Informasi data orang tua/wali Anak Berkebutuhan Khusus

(tulisan ini dibuat agar para penyelenggara dan pelaksana pendidikan di lapangan memiliki bekal dan persepsi yang sama dalam penyelenggaraan pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus/Heri Hermawan)

Memangkas Birokrasi (Banishing Burreaucracy)...lanjutan

2008-11-23T20:56:00.000-08:00

Jika di masa lalu, jika kita berbicara mengenai pengelolaan organisasi publik maka yang terlintas dalam pikiran kita adalah paradigma lama dengan apa yang biasa disebut dengan sebagai ADMINISTRASI (yang paralel dengan BIROKRASI) yang mampu digunakan untuk menata organisasi raksasa seperti negara. Maka sekarang dengan paradigma baru, pengelolaan organisasi publik mengalami peralihan dari ADMINISTRASI ke MANAJEMEN. Hal ini tidak mengherankan karena MANAJEMEN baru muncul setelah revolusi industri pada abad ke-17, sementara ADMINISTRASI telah ada jauh sebelumnya yang diterapkan khususnya dalam penataan negara, MANAJEMEN pada awalnya hanya dianggap sebagai sebuah cara yang hanya mampu mengatur sebuah organisasi yang kecil, sebagaimana perusahaan.
Selanjutnya kita tentu layak bertanya, kenapa REINVENTING GOVERNMENT diperlukan ??? Pertanyaan ini menggelitik, ketika kita menyadari apa yang telah terjadi paska krisis ekonomi dan moneter melanda Indonesia dan fenomena pembangunan di kabupaten Sukabumi khususnya……..yang beberapa waktu lalu mendapat predikat sebagai salah satu kabupaten tertinggal.
Orde baru yang dibangun oleh Jendral Suharto pada tahun 1966 menghasilkan prestasi yang sungguh luar biasa di tahun 1986, tepat 20 tahun kemudian. Sebagai hasil dari pembangunan, Indonesia telah berhasil mengalami dua kali QUANTUM LEAF, dari negara miskin menjadi negara berkembang dan dari negara berkembang ke negara berpenghasilan menengah. Pada tahun 1966 tingkat kemiskinan lebih dari 50%, sementara pada tahun 1986 kurang dari 15%, inflasi sekitar 400% di tahun 1966 dan kurang dari 10% pada tahun 1986, bahkan pendapatan perkapita melonjak dari US$ 200 pada tahun 1966 menjadi US$ 1.200 pada tahun 1986.
Kemudian setelah sepuluh tahun masa berlakunya kebijakan deregulasi, diprediksi menjadi DEAD-END bagi keyakinan perencanaan pembangunan di Indonesia. Benar saja, pada tahun 1988 ketika PAKTO dijalankan maka tidak lama kemudian tahun 1992 ada sekitar 200 bank swasta yang bukan saja lahir dan melayani masyarakat !!! melainkan menjadi alat dari kelompok-kelompok usaha untuk menggenjot investasi. Hingga 31 desember 1997 total pinjaman luar negeri swasta mencapai US$ 73.932 miliar, lebih besar dari pinjaman pemerintah (termasuk BUMN) yakni US$ 63.462 miliar. Yang menarik jika pinjaman pemerintah mengalir dalam jangka waktu 30 tahun, maka pinjaman swasta justru terjadi hanya dalam kurun waktu 5 tahun saja !!!
Kembali kepada permasalahan organisasi publik (BIROKRASI), adalah suatu kenyataan bahwa manajemen publik adalah manajemen yang paling sulit dari segala jenis manajemen. Masalah publik yang utama bagi negara seperti Indonesia adalah kemiskinan, keterbelakangan, ketimpangan, korupsi dan seterusnya. Masalah-masalah ini sering disebut sebagai masalah pembangunan. Dan memang itulah masalah manajemen publik, dan itulah masalah yang sangat sulit di-menej- karena memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi sekaligus memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi pula seperti tergambar dalam matrik diatas.

Zona satu ; Computation Zone,
Masalah pembangunan fisik seperti pembangunan gedung, jalan, jembatan, dan sebagainya berada dalam zona ini. Pekerjaannya terbatas kepada perhitungan matematik dan selesai. Untuk jenis kegiatan ini dibutuhkan kualifikasi hingga sekolah menengah, diploma dan strata satu teknik sipil. Ini merupakan sisi pembangunan yang mudah disetujui nilainya dan mudah pula dalam pelaksanaannya. Misalnya, kalau diusulkan untuk membangun jalan, maka tidak ada yang tidak setuju, caranya tinggal dihitung berapa banyak kebutuhan material, kebutuhan dana, kemudian kegiatan tersebut diimplementasikan dan selesai.

Zona dua ; Negotiation Zone,
Masalah pembangunan disini sulit disetujui namun demikian cara pelaksanaannya masih mudah. Misalnya alat kontrasepsi. Pencegahan kehamilan dalam pasangan usia subur adalah masalah yang bersifat pribadi dan menjadi pro-kontra apakah pemerintah boleh mengatur atau tidak. Di Indonesia, BKKBN boleh diacungi jempol karena dengan negoisasi yang ulet, akhirnya KB dapat diterima sebagai sebuah kewajaran bagi masyarakat khususnya para era paska 1980-an.

Zona tiga ; Judgement Zone,
Masalah yang terbesar, terberat, terbanyak dan paling mendasar berada dalam zona ini. Kemiskinan adalah salah satu contohnya, kita tahu dan kita setuju bahwa kemiskinan harus di-entaska, tetapi kriteria kemiskinan dan cara mengatasinya ternyata sangat beragam dan tidak mudah ketika kita akan menentukan cara yang dianggap terbaik. Di Indonesia kita punya berbagai ragam kebijakan dalam mengentaskan kemiskinan, seperti IDT, JPS, KPK, PPK, P2KP, Konpensasi Subsidi BBM dan sebagainya. Dan setelah sekian waktu dan sekian banyak dana yang digunakan, belum tampak secara obyektif terhadap hasil penanggulangan kemiskinan. Ternyata, memang penanggulangan masalah kemiskinan tidak akan selesai dengan hanya memberi dana dan pendampingan. Masalah kemiskinan, dengan cara tersebut adalah meningkatkan PRODUKSI, tetapi dengan asumsi yang fatal, yakni bahwa pasar dan kondisi cateris paribus selalu menyerap produksi yang ada dan meningkat tersebut. Hal ini juga terjadi di berbagai jenis kebijakan penanggulangan kemiskinan lainnya. Ini adalah masalah judgement yang baik dan benar. Dan kontrasnya justru kita banyak gagal disini karena judgementnya tidak baik dan tidak benar dan akhirnya kita gagal menanggulangi masalah kemiskinan secara efektif.

Zona keempat ; Inspiration Zone,
Zona ini lebih sulit lagi, sulit disetujui, sulit pula caranya. Kasus Papua dan Timtim dahulu misalnya, pemerintah mengalokasikan dana pembangunan yang cukup besar dan dalam jangka waktu yang sama-sama panjang dengan provinsi lain. Namum Papua dan Timtim tetap saja tertinggal dibanding dengan propinsi lainnya yang mendapatkan hal yang sama. Menurut cerita, kalau kita memberi contoh bagaimana menanam sayur-mayur di Papua maka apabila “orang lain” akan menerima dan melaksanakannya karena memiliki tingkat adopsi-inovasi, maka disana mereka diberi contohpun tetap saja masih bertanya untuk apa menanam sayur-mayur??? Belum lagi cara menanamnya. Masyarakat Timtim lebih parah lagi, mereka memiliki kecenderungan lebih sembrono, temperamental dan sulit untuk diajak bekerja.

Lalu dalam perbedaan yang begitu tajam antara kelompok masyarakat tersebut, manajemen pembangunan seperti apa yang harus dilakuakn??? tidak mudah, untuk itu perlu proses INSPIRING yang mendalam dan konsisten. Karena masalahnya tidak hanya sekedar judgement belaka, penyakitnya menyangkut nilai-nilai yang secara fundamental sangat berbeda satu sama lainnya.
Dalam perkembangan yang paling mutakhir adalah munculnya perusahaan- perusahaan multinasional dengan jangkauan melebihi jangkauan negara, perputaran bisnis yang tidak kalah dengan APBN, serta munculnya kesadaran bahwa pada tingkat tertentu NEGARA dan KORPORASI adalah SAMA!!! dan berkembangnya fakta bahwa fenomena riil dalam kehidupan adalah PASAR. Dimana pemerintahpun dipaksa melihat publik sebagai pasar. Maka otomatis pemerintah harus MELAYANI, tidak lagi MENYURUH. Dan hanya MANAJEMEN yang memiliki unsur pelayanan kepada pasar tersebut. Mau tidak mau, maka yang disebut sebagai organisasi publik (BIROKRASI) harus pula belajar kepada organisasi bisnis dengan resiko, paradigma ADMINISTRASI perlahan bergeser kepada paradigma MANAJEMEN. Karena manajemen secara generik mencakup seluruh fungsi yang dikehendaki oleh apa yang disebut sebagai administrasi, termasuk di dalamnya organisasi, , kebijakan dan tanggung jawab atau etika.
Planning mencakup pembuatan kebijakan, organizing mencakup organisasi, leading dan controlling. Barangkali manajemen bila diartikan secara sempit adalah menjalankan apa saja yang sudah menjadi keputusan politik, yakni oleh legislatif karena dalam politik selalu dikenal istilah TRIAS POLITICA, dimana legislatif sebagai pembuat aturan, eksekutif sebagai pelaksana dan yudikatif sebgai pengontrol.

Langkah-langkah menerapkan REINVENTING GOVERNMENT ;
Setidaknya ada 3 (tiga) langkah apabila kita serius ingin mempelajari dan menerapkan konsep Reinventing Government, yaitu :

1. Re-Orientasi ;
2. Re-Strukturisasi ;
3. Aliansi .

1. Re-Orientasi ;
(i) Langkah awal dalam re-orientasi adalah re-definisi, artinya organisasi publik atau apa yang kita sebut sebagai BIROKRASI harus mengalami re-definisi tentang visi, misi, peran, strategi, implementasi dan evaluasi. Bisa saja organisasi publik namanya tetap BIROKRASI tetapi dibangun dan rohnya sudah bukan BIROKRASI YANG DIPERKENALKAN PADA SEBELUM REVOLUSI INDUSTRI. Karena di era globalisasi, pemerintah sebagai organisasi publik sangat disorot keberadaannya, khususnya dalam arti yang negatif. Bahkan dalam era ini paradigma kaum liberal kuno kembali lagi, yaitu “the best government is the least government”. Publik tidak perlu diatur karena yang mengatur adalah “tangan tak tampak” . bahkan konsepsi klasik dan neo-klasik ajaran John Maynard Keynes tentang perlunya negara untuk mengatur semuanya diserang oleh para penganjur liberalisasi perdagangan dunia. Menurut Peter Drucker, bahwa selama dua abad ini kita hanya membahas apa yang harus dilakukan pemerintah dan bukannya apa yang bisa dilakukan pemerintah. Kedepan ini yang perlu kita kaji kembali, paling tidak ada tiga organisasi yang sekarang bersama-sama melakukan pelayanan publik, yaitu sektor pertama pemerintah, sektor kedua dunia bisnis dan sektor ketiga adalah organisasi nirlaba. Pemerintah melaksanakan fungsi yang tidak mungkin dilaksanakan oleh sektor swasta dan sektor nirlaba.
(ii) Re-Orientasi kedua adalah mengikuti kaidah klasik, membuat pembagian tugas antara administrasi publik dengan permainan politik. Organisasi publik harus memiliki hak untuk berkembang menjadi sebuah organisasi profesional seperti halnya organisasi bisnis. Kaidah-kaidah ke-profesionalan organisasi harus ditetapkan. Ada jenjang karir yang jelas dan didasarkan kepada prestasi (meritokrasi). Dimana jabatan tertinggi struktural dalam organisasi publik harus dipersaingkan antara pelaku di dalam organisasi publik yang sama. Dengan demikian setiap pekerja di organisasi publik akan fokus kepada kinerjanya daripada kepada faktor-faktor non teknis seperti politik, kekuasaan, ekonomi, poligami dan sebagainya. Semangat kompetisi harus diinjeksikan ke dalam organisasi publik agar dapat memacu pekerjanya menjadi optimal dalam menjalankan tugas. Kompetisi yang fair menjadi penting karena menjadi faktor pendorong bagi pembangunan nilai-nilai positif keprofesionalan organisasi. Organisasi publik mempunyai kesempatan untuk membangun dirinya menjadi sebuah sistem organisasi yang solid, kompeten, tunggal dan loyal kepada keprofesionalismenya yakni kepada visi, misi dan strategi yang diberikan kepadanya.
(iii) Re-Orientasi yang ketiga adalah membangun organisasi-organisasi KONTRA-BIROKRASI yang tugasnya menjadi kekuatan eksternal penilai birokrasi. Memang kadangkali organisasi kontra-birokrasi ini seringkali melakukan penekanan secara berlebihan, namun keberadaannya perlu sebagai COUNTERVAILING FACTOR bagi organisasi publik. Dengan demikian , kinerja organisasi publik dapat diaudit dari dua sisi, yakni organisasi publik yang lebih tinggi dan dari organisasi kontra-birokrasi.
(iv) Re-Orientasi yang keempat adalah bagaimana menjadi organisasi publik dalam konteks publik hari ini, bukan lagi semata publik domestik/lokal melainkan juga publik global. Globalisasi menjadikan arus mobilitas manusia dan organisasi berjalan melampaui batas-batas kenegaraan, bahkan tidak mengenal bendera !!! bersamaaan dengan investasi dan perdagangan mereka mengalir dari tempat yang kurang produktif ke tempat yang lebih produktif.

2) Re-Strukturisasi ;
Re-Strukturisasi berarti penataan ulang dengan pemahaman baru bahwa diperlukan penataan ulang organisasi publik, yaitu :
(i) Perampingan fungsi-fungsi yang tidak seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah. Dimana dalam hal ini organisasi publik dapat mengalihkan pekerjaan tersebut keluar namun masih memilikinya (outsourching), memberikan sepenuhnya kepada pihak luar atau bersama-sama mengelola dengan pihak luar organisasi bisnis dan nirlaba.
(ii) Menghilangkan political appointy dalam organisasi publik di satu sisi dan menata ulang bangun organisasi sesuai dengan tuntutan publik. tidak harus selalu ramping, yang utama adalah efektif. Di dalam konteks ini diperlukan fokus kepada masalah kepemimpinan. Di dalam banyak kisah sukses pembangunan organisasi, maka kunci sukses tersebut dimulai dari pemimpin yang unggul. Jack Welch yang berhasil memulihkan General Electric, Bill Clinton membawa keemasan bagi AS dan Lee Kuan Yew membawa Singapura disegani di Asia Tenggara. Untuk itu pergantian kepemimpinan di dalam organisasi publik harus mempergunakan kriteria yang bersifat ganda yaitu kemampuan yang professional dalam arti menguasai bidang yang dipimpin dan keinovatifan untuk menciptakan perubahan yang signifikan guna meletakan pembaruan dan pembangunan organisasi publik. Dalam hal ini menyangkut kriteria promosi bagi professional organisasi publik. Kriteria pertama adalah profesional dengan kinerja paling baik dan kriteria kedua adalah inovatif. Karena inovatif adalah bukan kreatif !!! Kreatif adalah banyak akal, namun inovatif adalah kemampuan untuk terus-menerus melakukan pembaruan dalam konteks perbaikan yang berkesinambungan yang menurut manajemen jepang disebut KAIZEN. Disiplin inovasi sangat diperlukan untuk mengantisipasi perubahan yang sangat cepat. Kata Peter drucker, inovasi adalah upaya untuk meningkatkan sumber-sumber daya baru dengan potensi yang tersedia untuk semakin meningkatkan kesejahteraan organisasi. Inovasi lebih penting dari pada kejeniusan sekalipun. Inovasi dihasilkan oleh pengetahuan, kedalaman dan fokus. Dan itu berarti pembelajaran tanpa henti akan menentukan sejauh mana organisasi publik mampu memiliki kepemimpinan yang inovatif dan akhirnya menjadi organisasi yang inovatif. Dan pada akhirnya inovasi harus menjadi DISIPLIN, karena seperti Drucker “we need discipline of innovation because in a readily changing society our problems are changing… new problem demand innovation solutions and we live in a world of rafid chamge..”. Di sisi lain untuk membangun organisasi dengan pembelajaran maka diperlukan kepemimpinan yang pro kepada pembelajaran dan konsep a living organization. Dan dari pengalaman organisasi bisnis yang paling lama dapat bertahan hidup dan terus-menerus menjadi teladan di dunia adalah organisasi yang dipimpin oleh pemimpin yang teladan, bukan dengan kata-kata apalagi tangan besi.
(iii) Re-Strukturisasi yang ketiga adalah bersifat eksternal. Dengan membangun hubungan yang diametral namun fungsional dengan organisasi KONTRA-BIROKRASI sabagai THE LOOKING GLASS SELF dari organisasi publik (BIROKRASI). Tentu saja, hal ini adalah paradoks !!! berhadapan secara diametral tapi harus fungsional. Tidak aneh sebenarnya karena sebagian besar hidup kita hari ini ada dalam situasi yang paradoks. Demokratisasi berbarengan dengan pertumbuhan ekonomi, misalnya. Tidak ada pilihan antara, yang ada adalah membuat keduanya fungsional satu sama lain. Seperti apa yang dikatakan oleh guru MANAJEMEN-PARADOKS, Charles Handy bahwa “ sometimes it seems that the more we know, the more confused we get, that the more we increase our technical capacity, the more powerless we become, with all uor sophisticared armaments we can only watch impotenly while parts of the world kill each others. We grow more food than we need but cannot afford feed the starying , we can unravel the mysteries of the galaxies but not of our own families. To call it paradox, however is only to label it, no deal with it, we have to find way to make sense of paradoxes, to use them to show the better destiny”
(iv) Re-Strukturisasi yang keempat adalah menata sesuai dengan tuntutan desentralisasi. Restrukturisasi pada hakikatnya membuat struktur yang lebih ramping mulai dari pusat hingga ke daerah. Di pusat, ibarat holding hanya ada think-thank bukan lagi pelaksana. Di provinsi berisi middle managers yang bertugas sebagai penyelia (sekarang ini juga sebagai pelaksana) dan di kabupaten berisi para pelaksana. Konsekuensi pertama barangkali pada masa yang akan datang tidak perlu lagi kantor departemen yang besar-besar seperti hari ini. Konsekuensi kedua, birokrasi tidak boleh lagi menyelenggarakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak berhubungan tugas teknis. Pekerjaan tersebut sudah di-outsourching ke perusahaan-perusahaan swasta.
(v) Re-Strukturisasi kelima adalah menata organisasi publik agar sebangun dengan tuntutan publik global. Secara khusus, organisasi publik harus adaftif terhadap arus mobilitas modal yang melintas bukan saja antar negara tapi antar bagian negara dengan bagian negara lain. Ketika dunia sudah menjadi tanpa batas dan terbentuk negara baru yang disebut Kenichi Ohmae sebagai REGION STATES. Mereka adalah aliansi antara Korea, Jerman, India dan Indonesia dalam produk garmen, atau New York, Meksiko dan Tanggerang dalam hal sepatu merk Nike. Mereka adalah Negara yang terdiri dari bagian-bagian negara. Kata Ohmae “ they may lie entirely within or across the border of nations state. What defines them is not location of their political borders but the fact they are the right size and the scale to be the true, natural bussines units in todays global economy’. Dalam konteks yang lebih luas munculnya masalah-masalah global yang tidak mungkin ditangani sendiri oleh organisasi publik misalnya aids, terorisme, distribusi obat bius, polusi global memaksa organisasi publik untuk mampu bekerja sama dengan organisasi publik negara lain maupun organisasi publik global. Untuk itu syarat yang diperlukan adalah kompetensi kelas global seperti partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan globalisasi otomatis organisasi publik dituntut untuk menjadi ‘ a world class public organization” dengan standar manajemen dan kepemimpinan kelas dunia pula.

3) Aliansi ;
Ke depan tugas dari organisasi publik bukan saja membangun dirinya menjadi organisasi yang unggul, namun harus menjadi stimulan bagi pembentukan organisasi bisnis, organisasi nirlaba termasuk organisasi kontra-birokrasi dan menggandengnya menjadi sebuah tim kerja yang solid. Ini merupakan focus yang tak kalah penting karena potensinya sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik, maka organisasi publiklah yang paling berpeluang membangun organisasi yang unggul. Bukan hanya itu, namun juga menjalinnya dalam sebuah aliansi yang bernama “the Indonesian Incorporated”
Aliansi ini perlu karena pertama, harus disadari bahwa ada keterbatasan dari kompetensi organisasi publik sehingga ia harus berbagi tugas dengan organisasi lainnya. Kedua, organisasi publik yang efektif dan kompetitif tidak akan mampu membawa Indonesia mencapai visi dan misinya menjadi “a world class nation” dan bukannya seperti sindiran Sukarno, menjadi negara kuli diantara negara lain, jika organisasi bisnis dan nirlaba tidak efektif dan kompetitif.
Bahkan hari ini dan kedepan pun pemahaman kita tentang publik yang kita layani berbeda dengan sepuluh tahun yang lalu, karena ia bukan saja komunitas lokal melainkan juga komunitas global, baik mereka yang bedomisili di Indonesia maupun yang secara langsung menjadi konstituen dari organisasi publik Indonesia.
Aliansi adalah pekerjaan paling sulit karena hari ini koordinasi adalah kata paling mahal untuk diperoleh. Dalam bayang –bayang kultur gotong royong kita justru menjadi bangsa yang saling curiga dan paling sarkas diantara sesamanya.
Ironi ini dapat kita perbandingkan dengan kredo filsuf modern Francis Fukuyama, bahwa saling percaya adalah modal sosial yang saling diperlukan untuk membangun keunggulan dan kompetisi global, di tengah pertarungan untuk mencapai kejayaan ekonomi yang ada di depan, ketika perbedaan kultural akan menjadi penentu utama keberhasilan bangsa maka modal sosial yang diwujudkan dalam bentuk kepercayaan akan sama pentingnya dengan modal fisik. Hanya masyarakat dengan kepercayaan sosial yang tinggi yang akan mampu menciptakan organisasi bisnis berskala besar yang fleksibel. Kejayaan amerika pada kenyataannya dibangun bukan oleh etos individualisme yang banyak dibayangkan orang tapi oleh keeratan (coheveness) ikatan warga (civil association) dan kekuatan komunitasnya.
Akhirnya dalam konteks global aliansi tidak dapat dilakukan dengan organisasi domestic belaka melainkan dengan organisasi global baik publik, bisnis maupun nirlaba. Untuk keseluruhan aliansi hanya satu kata yang membuat aliansi menghasilkan sinergi, yakni tiga serangkai : EFESIENSI, EFEKTIVITAS dan PROFESIONALISME.

(ditulis pada awal April 2005 dari berbagai sumber dan pengamatan. Didistribusikan secara terbatas pada BULETIN SWARA PEMBANGUNAN PARTISIPATIF Kabupaten Sukabumi oleh Heri Hermawan)

Memangkas Birokrasi (Banishing Burreaucracy)

2008-11-23T20:19:00.000-08:00

“Mendorong Pemerintahan Daerah Menerapkan Konsep Reinventing Government”
(Dengan membaca bagian pendahuluan ini diharapkan dapat memberikan inspirasi kepada masyarakat dan pemerintahan daerah tentang perlunya memperbaiki kinerja birokrasi / Heri Hermawan – Forum PPMS)

Ciri paling menonjol dari birokrasi adalah pemerintahan daerah yang bersifat tradisional-monopolistik. Birokrasi dapat digambarkan sebagai sistem yang dirancang orang jenius tapi untuk dijalankan (maaf-red) orang tolol. Ungkapan ini mungkin sedikit kasar, tapi mengandung kebenaran . Dalam jiwa mesin birokrasi kita tersembunyi sebuah keajaiban kontrol. Pegawai adalah sekrup dalam mesin birokrasi yang bergerak (Max Weber-red). Pekerjaan mereka dipecah menjadi berbagai fungsi dan diuraikan dengan sangat rinci. Para atasan berfikir bahwa para pegawai dapat menjalankan tugas yang dibebankan kepada mereka. Aturan dan prosedur dianggap menentukan perilaku, para pengawas pun memeriksa pemenuhan tugas tersebut.

"Birokrasi dapat digambarkan sebagai sistem yang dirancang orang jenius tapi untuk dijalankan (maaf-red) orang tolol"

Akan tetapi kenyataannya model ini ternyata belum bisa melayani masyarakat dengan baik. Bahkan jauh dari harapan. Saat ini birokrasi tradisional-monopolistik seperti itu harusnya sudah diubah, masyarakat tentu saja sangat meratapi kegagalan mesin birokrasi ini. Bahkan masyarakat mulai memusuhi dan sinis kepada birokrasi. Ada keyakinan yang meluas bahwa birokrasi hanya melayani dirinya sendiri, tidak efisien dan sama sekali tidak efektif. Para politisi lokal juga sebenarnya memahami hal ini, mereka tahu bahwa birokrasi tidak berjalan, hanya saja mereka tidak tahu dengan apa dan bagaimana memperbaikinya ? Dan banyak pula mereka yang berada dalam lingkaran birokrasi (bekerja di pemerintahan-red) mengetahui bahwa mesinnya tidak berjalan namun tidak dapat berbuat apa-apa. Tak ada yang menjengkelkan selain mimpi buruk birokrasi dan mereka terperangkap di dalamnya.

Tentunya, ke depan apabila masyarakat menginginkan perubahan perlu dilakukan pembaruan dan perbaikan serta inovasi sistem dan organisasi pemerintah daerah (birokrasi-red) secara kontinyu. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan konsep Reinventing Government. Reinventing Government menyajikan definisi yang jelas tentang apa yang kita maksud dengan pembaruan. Pembaruan adalah transpormasi sistem dan organisasi pemerintahan secara fundamental guna menciptakan peningkatan dramatis dalam efektivitas, efisiensi dan kemampuan melakukan inovasi. Transpormasi ini dapat dicapai dengan mengubah tujuan, sistem insentif, pertanggungjawaban, struktur (pembagian-red) kekuasaan dan budaya organisasi pemerintah.

Pembaruan adalah pergantian sistem yang birokratis menjadi sistem yang bersifat wirausaha. Pembaruan juga dilakukan dengan menciptakan organisasi sistem pemerintah yang terus-menerus berinovasi, memperbaiki kualitas dan mempunyai dorongan dalam diri untuk melakukan perbaikan (sistem pembaruan diri)

Menurut Reinventing Government, Pembaruan adalah :
1. Bukan perubahan dalam sistem politik;
2. Bukan berarti re-organisasi;
3. Bukan merupakan sebuah kajian efisiensi;
4. Tidak sinonim dengan perampingan SOTK pemerintah daerah;
5. Tidak sinonim dengan privatisasi;
6. Tidak Sinonim dengan manajemen mutu terpadu.

Sistem pemerintahan yang bersifat wirausaha tentunya akan mengundang banyak pertanyaan karena ada banyak perbedaan antara bisnis dengan pemerintahan. Melakukan perubahan dalam organisasi pemerintah memerlukan banyak upaya politik, misalnya karena organisasi pemerintah hidup dalam lautan politik sementara bisnis hidup dalam lautan mekanisme pasar . Perbedaan yang paling mencolok adalah bahwa tujuan organisasi bisnis mencari laba semata sementara tujuan pemerintahan adalah pelayanan? Maka literatur manajemen bisnis adalah memusatkan pada perubahan organisasi bukan pada sisten tempat organisasi itu berada. Ahli manajemen menyerahkan bidang ini pada para ahli ekonomi.Dalam pemerintahan, kebanyakan organisasinya berada dalam sistem yang tidak berfungsi dengan baik. Banyak organisasi pemerintahan yang mempunyai misi ganda (bertentangan), tidak menghadapi persaingan langsung, tidak terkena dampak langsung dari kinerjanya sendiri, tidak mempunyai bottom-line yang jelas dan sama sekali TIDAK dipertanggungjawabkan kepada para pelanggan (masyarakatnya).

Realitas seperti inilah yang menjadi gaya birokrasi selama ini, khususnya di kabupaten Sukabumi, misalnya sehingga sulit untuk membangun organisasi yang bersifat wira-usaha apabila realitasnya tidak diubah terlebih dahulu. Oleh karena pendongkrak strategis terpenting dalam sektor pemerintahan terletak dalam sistem yang lebih besar, bukan pada organisasinya. Wirausahawan negara harus mengubah sistem pendidikan, sistem kesejahteraan, sistem desentralisasi, sistem anggaran, sistem regulasi, sistem kepegawaian dan sebagainya. Disini, teori manajemen bisnis bisa sedikit membantu (bersambung)

(ditulis pada awal April 2005, dari berbagai sumber dan pengamatan oleh Heri Hermawan)

Para Kades di Jampang Kulon Menuntut di-perda-kannya Alokasi Dana Desa.

2008-11-23T19:34:00.001-08:00

PALABUHANRATU (07/04/05) Kepala Desa se-kecamatan Jampang Kulon menuntut segera diperdakannya alokasi dana desa. Hal ini terungkap dalam Lokakarya Penguatan Peran Serta Masyarakat dan Perimbangan Keuangan Kabupaten-Desa Melalui Alokasi Dana Desa di Hotel Augusta Palabuhanratu Selasa-Rabu, 5-6 April 2005.

Lokakarya yang diprakarsai oleh LPPM IPB dan LPPM Unibraw Malang tersebut dihadiri oleh para kades se-kecamatan Jampang Kulon beserta Camatnya, hadir pula Camat Jampang Tengah, Camat Kalibunder, Camat Cisaat, Camat Cibadak, Camat Sukaraja, Camat Tegal Buleud, Camat Sagaranten, Camat Nyalindung, BPKAD, Setda Bag. Ekonomi, Disperindag, Bappemdes, Bappeda, Forum PPMS dan Komisi A DPRD.

Dalam pembahasan materi terungkap bahwa UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 163 mengamanatkan bantuan bagian dana untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Hal tersebut diperkuat dengan Surat Menteri Dalam Negeri No. 140/640/SJ tanggal 22 Maret 2005 perihal pedoman alokasi dana desa dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa bupati/walikota agar menetapkan alokasi dana desa kepada pemerintahan desa dengan rincian sebagai berikut :

1) Dari bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% untuk desa di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan .
2) Dari retribusi kabupaten/kota, yakni hasil penerimaan jenis retribusi tertentu daerah kabupaten/kota sebagian diperuntukan bagi desa.
3) Bantuan keuangan bagi desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota antara 5% hingga 10%. Prosentase dimaksud tidak termasuk dana alokasi khusus.

Selain mengacu kepada surat mendagri, disampaikan pula formula perhitungan alokasi dana desa oleh DR. Maryunani dari LPPM Unibraw dan formula perhitungan alokasi dana desa dari Forum PPMS.

Diyakini oleh para kepala desa dan para peserta yang hadir, sudah saatnya pemerintah kabupaten Sukabumi legowo dengan diberikannya bagian pemerintahan desa melalui alokasi dana desa sehingga dapat memacu proses pembangunan di desa yang tentu saja menjadi ujung tombak keberhasilan proses pembangunan di kabupaten Sukabumi secara keseluruhan.

Para kades bahkan berani menjamin bahwa proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang berasal dari alokasi dana desa tersebut dapat dilaksanakan secara partisipatif, akuntabel, transparan dan dipertanggungjawabkan khususnya secara langsung kepada masyarakat desa. Mereka bahkan berani membuktikan dengan menunjukan fakta di lapangan, misalnya mekanisme proyek pembangunan fisik yang dilaksanakan selama ini adalah dengan menggunakan sistem swakelola dan kontraktual.

Sistem swakelola, yang melibatkan pertisipasi aktif masyarakat dinilai lebih berhasil secara kualitas maupun kwantitas pengerjaan proyek apabila dibandingkan dengan sistem kontraktual yang dilaksanakan oleh para pemborong. Yang menarik menurut mereka sistem swakelola pun kadangkala masih saja di-akali dengan dalih swakelola oleh dinas.

Pada akhir pembahasan disepakati tentang kemendesakan lahirnya perda tentang alokasi dana desa, bahkan mereka sepakat untuk mendorong lahirnya perda ini ke Komisi I DPRD kabupaten Sukabumi. Forum PPMS dalam hal ini, menyanggupi untuk membuat draft awal rancangan perda tersebut.

(ditulis pada 07/04/05 dan diedarkan secara terbatas dalam buletin SWARA PEMBANGUNAN PARTISIPATIF Kabupaten Sukabumi oleh Heri Hermawan/Ketua FPPMS ; Forum Pembangunan Partisipatif Masyarakat Sukabumi)